Program Makan Siang Gratis Masuk RAPBN 2025, Mahfud MD: Tidak Tepat

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3 anggap program makan siang gratis tidak tepat apabila masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menurutnya, RAPBN 2025 disusun berdasarkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo, sedangkan program makan siang gratis merupakan program milik capres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"APBN 2025? Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan (siang) gratis kan pemerintah baru," kata Mahfud di Bentara Budaya Jakarta, Senin (26/2/2024).

Ia menjelaskan, program pemerintah baru seharusnya dimasukkan dalam APBN Perubahan 2025 pada Juni 2025 mendatang.

Namun demikian, ia menilai hal tersebut tidak perlu dipersoalkan secara berlebihan.

Mahfud MD pun tak menjawab saat ditanya apakah langkah pemerintah tersebut melanggar aturan atau tidak.

"Enggak apa-apa lah, itu mungkin sebagai sumbangan saja, sumbangan pemikiran. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," ujar Mahfud.

Ia juga tidak mempersoalkan pemerintah Jokowi turut membahas program tersebut, meski Prabowo-Gibran belum ditetapkan secara sah sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

"Ya enggak apa-apa, mungkin antisipasi. Kalau nanti diputuskan menang, ini programnya, mungkin saja itu, kan tidak apa-apa juga," kata Mahfud.

"Seumpama diputuskan tidak, ya mungkin programnya lain, ya itu saja kalau saya, kan tidak apa-apa, masa mau protes sidang kabinet," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah era kepemimpinan Jokowi membahas dan memasukkan program dari capres nomor urut 02 Prabowo-Gibran dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Ia mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai dipersiapkan adalah makan siang gratis.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Ia mengatakan, pembahasan program ikonik itu, diperlukan untuk keberlanjutan pemerintahan setelah Presiden Joko Widodo.

Namun, penyusunan ini baru tahap awal, RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi hasil hitung resmi Pilpres 2024 selesai.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ucap Suharso.

"Mengapa? Agar benar-benar (ada) keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari presiden terpilih," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, proses perencanaan RKP dan RAPBN masih berjalan dalam tiga bulan ke depan.

Menurutnya, pemerintah akan fokus pada penentuan pagu indikasi pendapatan dan belanja negara, serta program-program prioritas, seiring dengan sudah diumumkan presiden baru oleh KPU. (rif)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News