Kepala Divisi Yankumham, Dulyono, saat menyampaikan paparan.
"Kesepuluh indikator tersebut dijabarkan dalam 120 indikator yang harus dipenuhi," tuturnya.
Dulyono menekankan pentingnya mengembangkan sinergitas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal serta instansi terkait di daerah dalam rangka P5HAM.
Selain itu, memberikan penilaian terhadap struktur proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan P5HAM.
Dulyono berharap pada tahun 2024, 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat meraih penghargaan yang telah menjadi program pemerintah pusat.
"Forum ini akan memfasilitasi kabupaten kota peduli HAM untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan berupaya meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal HAM," tutupnya.
Pada kegiatan yang digelar di Aula Raden Wijaya itu, turut hadir Kabag Hukum Pemprov Jatim Adi Sarono. Selain itu, para pengampu tugas KKP HAM di 38 kabupaten/kota di Jatim juga mendengarkan materi dari Ditjen HAM. (cat/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
