Pj Gubernur Jatim saat memberi sambutan di rapat koordinasi P3DN.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, tegas menargetkan realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) Pemprov Jatim di tahun 2024 harus tembus hingga 90 persen. Hal itu diungkapkan saat membuka rapat koordinasi dan business matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Jatim 2024, Kamis (30/5/2024).
Pemaparan itu disampaikan sebagai penyemangat agar seluruh pihak terkait terus meningkatkan capaian belanja PDN 2023 yang sudah tembus 80 persen. Pasalnya, berdasarkan data bigbox LKPP selama 2023 penggunaan PDN Jatim sudah cukup baik, yaitu dalam pengadaan belanja sebesar Rp6,5 Triliun terealisasi 80 persen.
BACA JUGA:
- Kejari Jombang Tetapkan DPO Kasus Korupsi Hibah Provinsi
- Dampingi Wapres RI, Pj Gubernur Jatim: Wujudkan Ekonomi Biru di Sektor Keluatan dan Perikanan
- Pj Gubernur Jatim Salurkan BLT DBHCHT kepada 4.209 Buruh Pabrik Rokok Wilayah Surabaya
- Angka Kemiskinan di Jawa Timur Turun 0,56 Persen Poin, Tertinggi se-Pulau Jawa
"Bersama-sama kita optimis tahun ini capaian belanja PDN kita bisa meningkat dan mencapai 90 persen. Ini semua harus kita upayakan meski realisasi Belanja PDN kita di tahun 2023 sudah baik yaitu 80 persen," kata Adhy.
Belanja PDN Jatim sebesar 80 persen pada 2023, terealisasi dari belanja 7.906 produk bersertifikat TKDN yang berasal dari 845 perusahaan industri di Provinsi Jawa Timur, dan yang membanggakan capaian ini merupakan yang tertinggi ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.
"Kami berkeyakinan realisasi PDN di lingkungan perangkat daerah Jatim tahun ini bisa diatas 80 persen dan naik peringkat jika bisa peringkat satu nasional," ucap Adhy.
Ia menyebut, pemenuhan P3DN di Jatim sampai bulan ini sudah di atas 30 persen. Bahkan, tahun lalu tercapai 53 persen sedangkan standar penerapannya di tingkat nasional sebesar 40 persen, artinya Adhy semakin optimis tahun ini bisa mencapai 90 persen lebih.
Tak hanya itu, untuk memaksimalkan belanja PDN, Pj. Gubernur minta kepada seluruh jajaran PD di Pemprov Jatim secara teknis agar mengimput di sistem pengadaan. Artinya jika seluruh proses tercatat atau tertracking pembelanjaan PDN bisa terpantau penyerapannya.
Pj. Gubernur menegaskan, bahwa seluruh pengadaan barang dan jasa yang ada di Jatim harus memprioritaskan PDN yang muaranya akan mendukung Gerakan Bangga Indonesia.
Pihaknya mengakui bahwa tidak seluruhnya pengadaan barang dan jasa bisa menggunakan produk dalam negeri dalam E Katalog. Terutama alat teknologi dengan sertifikasi tinggi internasional seperti contoh alat kesehatan dan alat kedokteran, medis hingga Alat Laboratorium.
"Kami memahami tidak semua Alkes ataupun alat kedokteran tidak ada di e katalog. Namun, kami berkomitmen produk lain bisa menggunakan PDN sehingga meningkatkan Bangga Buatan Indonesia," tegasnya.
