Rapat paripurna yang berlangsung di DPRD Situbondo. Foto: SYAIFUL BAHRI/BANGSAONLINE
"Artinya yang masuk di kelompok pendapatan itu, sifatnya kotor, masih belum dikurangi dengan beban operasional," ucapnya.
Lelaki yang masuk sebagai bursa Ketua DPRD Situbondo ini berjanji akan mempertanyakannya di rapat kerja dengan tim anggaran pemerintah daerah (TPAD), "Kalau lebih besar pendapatannya, ya kita apresiasi, kalau lebih besar beban operasionalnya, berarti kebijakan pembubaran 2 perumda itu langkah yang kurang tepat."
Hal senada diungkapkan anggota dari Fraksi PPP DPRD Situbondo, Arifin. Ia meminta pemerintah daerah setempat terbuka soal besaran dan jumlah yang dikelola pihak ketiga serta dinas.
"Ini terkait potensi yang sebenarnya bisa lebih banyak keuntungannya di Banongan," katanya.
Kader PPP yang digadang sebagai bakal calon wakil bupati pada Pilkada 2024 ini merasa kecewa atas capaian yang ada.
"Sebagai Fraksi yang menyokong perubahan perumda ini, kecewa kinerja pemkab yang tidak maksimal," ujarnya. (sbi/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
