Mediasi polemik karnaval budaya Barikade Gus Dur di Bakesbangpol Kabupaten Pasuruan. Foto: Ahmad Fuad/BANGSAONLINE
Saat audiensi berlangsung Ketua Barikade Gus Dur, Muhamad Muslimin membacakan nota notulen hasil rapat panitia Karnaval Budaya dengan OPD, Muspika dan Jajaran Polres Pasuruan.
"Kami selaku panitia akan menjelaskan aturan dan larangan dalam Karnival nanti," kata Muslim.
Dari situ muncul kesepakatan untuk jalan tengah yang sudah dibahas antara Barikade Gus Dur dan pihak Pemkab Pasuruan. Antara lain:
- Pertama, dilarang membuat isu sara, berbuat asusila, dan pidana murni lainya;
- Kedua, tidak boleh memakai truck sound horeg dan disarankan sound standar mobil pick-up;
- Ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan;
- Keempat, dilarang membawa atribut pencak silat;
- Kemudian Kelima, dilarang membawa atribut partai atau ormas terlarang;
- Keenam, dilarang merusak property fasum;
- Ketujuh, dilarang berdandan seperti waria, dan berbusana minim;
- Kedelapan, dilarang membawa senjata tajam, petasan dan mengkonsumsi narkoba;
- Kesembilan, wajib memperhatikan suara adzan berkumandang;
- Terakhir memperioritaskan mobil, ambulane, jenazah, dan damkar.
Seusai pembacaan aturan karnaval tersebut dibacakan Muslim, sontak dari pihak yang keberatan dengan legowo menyetujui isi dari nota notulen tersebut.
Kepala Bankesbangpol Eddy Supriyanto yang memimpin mediasi menegaskan agar panitia penyelenggara karnaval menaati aturan yang sudah disepakati.
" Jadi tolong ya dari panitia karnival untuk mentaati aturan yang sudah disepakati tersebut," kata Eddy.
Jika ada temuan pelanggaran dari poin yang sudah disepakati, maka pihak berwajib bakal turun untuk mengambil tindakan.
Dalam mediasi itu dihadiri dari perwakilan MUI, Camat Bangil, perwakilan Polres pasuruan, dan TNI.(afa/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
