SUMENEP, BANGSAONLINE.com – Proyek Program Infrastruktur Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PIPEK) yang dikomandani oleh 50 anggota DPRD Sumenep bagi konstituennya banyak yang nyasar.
Hal itu dikatakan oleh Tim Investigasi Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, banyak pembangunan infrastruktur, seperti jalan paving, makadam maupun bantuan keagamaan yang didanai melalui dana PIPEK diberikan bagi warga di luar konstituennya.
Dicontohkan, ada anggota dewan yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV namun proyek yang didanai melalui dana PIPEK dikerjakan di Dapil III. ”Banyak yang seperti itu. Bahkan bisa dibilang hampir semua anggota dewan seperti itu,” katanya kemarin (3/9).
Dirinya menyadari jika lokasi pembangunan program PIPEK setiap anggota dewan tidak diatur secara hukum, hanya saja jika pekerjaan proyek diletakkan di setiap daerah pemilihan masing-masing, secara adat ketimuran lebih bagus. Dengan demikian pembangunan infrastruktur di kabupaten sumenep merata. Sebab, jatah PIPEK sebanyak 50 anggota dewan itu sama.
”Kalau itu terlaksana semua, kami kira sangat bagus. Tapi kalau sudah dikerjakan di luar konstituennya saya kira itu namanya pemborosan anggaran,” terangnya.
Mantan Advokad itu mengatakan, penempatan proyek diluar dapil tersebut patut dicurigai, sebab besar kemungkinan anggtoa dewan yang mempunyai jatah telah dijual belikan. Baik sesama anggota dewan maupun dengan pengusaha atau warga biasa.
”Itu sudah bukan rahasia lagi, kami dari dulu sudah mencium adanya indikasi jual beli program di internal dewan,” ungkapnya.
Klik Berita Selanjutnya
