JEMBER, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Jember menggelar Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah yang dihadiri para bupati se-Tapal Kuda di Pendopo Wahyawibawagraha, Kamis (15/10/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin serta Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda) Cheka Virgowansyah.
Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja jajaran pemerintah pusat tersebut. Ia menegaskan, program prioritas Pemkab Jember telah dirancang selaras dengan visi dan kebijakan pemerintah pusat, terutama di bidang pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik.
"Sehingga insya Allah apa yang menjadi cita-cita besar Presiden untuk menjadi program prioritas nasional juga sama dengan program prioritas yang ada di kabupaten terkait pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, dan lain sebagainya," ujar Gus Fawait.
Di hadapan para pejabat pusat, Gus Fawait menitipkan perhatian khusus agar Kabupaten Jember memperoleh dukungan optimal untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Pasalnya, Jember tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk miskin absolut terbanyak kedua di Provinsi Jawa Timur. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu ditangani melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Meski menghadapi tantangan kemiskinan, Kabupaten Jember juga mencatat sejumlah pencapaian strategis di tingkat nasional.
Di antaranya optimalisasi lahan pertanian, program revitalisasi sekolah dalam skala besar, serta peningkatan kemudahan layanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan.
Layanan administrasi kependudukan tersebut kini diklaim semakin mudah diakses masyarakat, tanpa antrean panjang seperti sebelumnya.
Terkait keseimbangan tata ruang antara pembangunan perumahan dan ketahanan pangan, Gus Fawait menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melindungi lahan produktif melalui regulasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Sementara itu, realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jember yang disebut tertinggi di Jawa Timur diarahkan ke lahan nonproduktif. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan perumahan tidak mengganggu keberadaan lahan pertanian produktif.
"Maka kami arahkan kepada lahan-lahan yang tidak produktif, sehingga ini peran pemerintah, dua ini sama-sama program prioritas, tidak boleh saling dihalangi, tidak boleh saling kanibal," pungkasnya. (yud/van)
