JEMBER,BANGSAONLINE.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan berjalan efektif dan target pembangunan dapat tercapai.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Cheka Virgowansyah, saat kunjungan kerja bersama Komisi II DPR RI di Kabupaten Jember, Kamis (15/10/2026).
Cheka mencontohkan sektor pertanian sebagai salah satu bidang yang membutuhkan koordinasi berkelanjutan antartingkatan pemerintahan.
Menurutnya, upaya menjaga ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan dukungan konkret dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Kalau seandainya tujuannya adalah pangannya aman, maka sawah kita harus terairi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembangunan bendungan dan infrastruktur irigasi utama merupakan bagian dari peran pemerintah pusat sesuai kewenangannya.
Sementara itu, pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap jaringan distribusi air, yang perlu didukung pemerintah kabupaten/kota melalui pembangunan irigasi skala kecil maupun pipanisasi.
Seluruh tahapan tersebut harus terhubung agar infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi optimal dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Tanpa koordinasi yang baik, pembangunan yang telah dilakukan berpotensi tidak mampu mendukung pencapaian target ketahanan pangan secara maksimal.
“Kalau itu tidak terjalin salah satu saja, maka air itu enggak akan sampai ke sawah-sawah. Sehingga tujuan dari kebijakan tersebut bisa jadi tidak tercapai,” jelas Cheka.
Karena itu, ia mendorong setiap tingkatan pemerintahan memperkuat koordinasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
Sinkronisasi diperlukan agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat diterapkan secara efektif di daerah.
“Kita mendorong sinkronisasi program-program tersebut sehingga tujuan dari setiap kebijakan itu bisa terlaksana, terimplementasi dengan baik di daerah,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan bahwa arah pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember telah diselaraskan dengan agenda prioritas pemerintah pusat.
Menurut Gus Fawait, kesamaan arah kebijakan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program nasional di tingkat kabupaten, terutama dalam sektor pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik.
“Program prioritas pemerintah kabupaten adalah program-program yang menjadi prioritas pemerintah pusat,” kata Gus Fawait.
Ia berharap keselarasan program tersebut dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan target pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di Kabupaten Jember.
“Insyaallah, apa yang menjadi cita-cita besar Presiden untuk menjadi program prioritas nasional, juga sama dengan program prioritas yang ada di kabupaten,” pungkasnya. (yud/van)
