Isi Simposium di UTM, Anggota DPD RI Ning Lia Suarakan Keadilan Dana Cukai bagi Pembangunan Madura

BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, mendorong kalangan akademisi dan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) untuk aktif mengawal kebijakan pembangunan daerah, khususnya terkait keadilan pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Pesan tersebut disampaikan oleh senator yang akrab disapa Ning Lia saat mengisi Simposium Legislatif DPM KM UTM di Gedung Rektorat UTM, Bangkalan, Rabu (21/10/2026).

“Seorang perwakilan dewan tidak berbicara tentang partai, fraksi, bendera, ataupun kultur. Yang kita bicarakan adalah perwakilan daerah,” tegas Ning Lia di hadapan para peserta.

Dalam paparannya, ia menyoroti besarnya kontribusi Madura terhadap penerimaan cukai tembakau di Jawa Timur. Menurutnya, besarnya kontribusi tersebut patut menjadi dasar evaluasi agar daerah menerima alokasi bagi hasil yang lebih adil untuk menopang pembangunan.

“Berarti kita harus memahami bagaimana DBH itu bisa ditambahkan, dengan tujuan agar daerah memiliki uang lebih banyak sehingga pembangunan bisa berjalan,” jelasnya.

Ning Lia menambahkan bahwa penyesuaian porsi anggaran harus ditunjang oleh kajian fiskal yang matang. Apabila kemampuan keuangan daerah meningkat, pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas untuk membenahi fasilitas publik, infrastruktur, serta memacu perekonomian warga.

Selain persoalan fiskal, Ning Lia menggarisbawahi pentingnya efektivitas keterwakilan Madura dalam pengambilan keputusan di tingkat provinsi. Menurutnya, kekuatan penyuaraan aspirasi daerah bergantung pada kualitas argumentasi berbasis data.

“Sebetulnya, kurang atau lebih itu relatif. Satu orang pun, seandainya mampu berbicara dengan kuat, bisa mewakili orang lain dan memengaruhi kebijakan,” ujarnnya.

Terkait wacana pembentukan provinsi kepulauan di Madura, ia mengingatkan agar setiap keputusan mengutamakan prinsip inklusivitas dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

“Ketika sebuah kebijakan diterapkan di wilayah tertentu, kita harus memahami mengapa ada penolakan. Apa faktanya? Jangan sampai kebijakan yang dirumuskan di atas ternyata tidak menjawab keinginan masyarakat di bawah,” tutur Ning Lia.

Ia turut mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) serta memprofesionalkan pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD).

Acara tersebut juga dihadiri Ketua Bapemperda DPRD Jatim Yordan M. Batara Goa, Rektor UTM Prof. Dr. Safi’, serta Wakil Rektor UTM Surokim AS. Ning Lia berharap ruang diskusi ini menjadi pemicu bagi mahasiswa untuk terus bersikap kritis dan berkontribusi nyata bagi kemajuan Madura.