SIDOARJO,BANGSAONLINE.com - Partai Gerindra, PKB, dan Golkar Sidoarjo membahas rencana mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang penanggulangan banjir di Kabupaten Sidoarjo.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan silaturahmi politik antara jajaran pengurus DPC Partai Gerindra dan DPC PKB Sidoarjo di Kantor DPC PKB, Jalan Erlangga Nomor 5–6, Sidoarjo, Senin (9/11/2026). Pertemuan itu juga dihadiri pengurus DPD Partai Golkar Sidoarjo.
Berbeda dengan safari politik ke DPC PDIP Sidoarjo beberapa waktu lalu, kali ini pertemuan tidak dihadiri perwakilan Partai Demokrat Sidoarjo. Dalam pertemuan tertutup tersebut, salah satu agenda pembahasan adalah upaya mendorong terwujudnya Perda tentang Penanggulangan Banjir.
Sekretaris DPC Partai Gerindra Sidoarjo, Achmad Muzayin Syafrial, menjelaskan bahwa kunjungan ke DPC PKB merupakan bagian dari silaturahmi politik untuk menindaklanjuti instruksi DPP Partai Gerindra.
"Mengikuti instruksi dari DPP Partai Gerindra. Kemarin juga kita sowan ke PDI, ke Golkar. Hari ini kita giliran ke PKB menyambung silaturahim, menyambung komunikasi untuk kebaikan bersama," cetus Muzayin yang memimpin rombongan DPC Partai Gerindra Sidoarjo.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan tersebut menjadi penjajakan koalisi antarpartai, Muzayin menegaskan bahwa agenda silaturahmi itu juga bertujuan membuka ruang komunikasi antarp arpol. Komunikasi tersebut diharapkan berdampak positif terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.
Muzayin juga menekankan pentingnya peran partai politik dalam mengawal pemerintahan sekaligus menjadi penyeimbang terhadap kebijakan kepala daerah.
"Yang jelas kita mengajak bareng-bareng untuk kebaikan, mengawal jalannya roda kepemimpinan. Partai ini kan menjadi bagian dari penyeimbang sebuah kebijakan," tandas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo ini.
Menurut Muzayin, salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah rencana mendorong regulasi khusus untuk menangani persoalan banjir di Kabupaten Sidoarjo. Gagasan itu juga disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, dalam pertemuan tiga partai politik tersebut.
"Insyaallah nanti mohon doa restunya, ada perda tentang penanganan banjir. Mungkin musimnya juga sudah mulai mau hujan. Ini untuk kita realisasikan menjadi kebijakan yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo," tegas Muzayin.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Sidoarjo, Rizza Ali Faizin, menyebut PKB dan Gerindra memiliki kesamaan orientasi politik, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil.
Kesamaan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk membangun komunikasi politik sekaligus mengawal kebijakan pemerintah daerah secara bersama-sama.
"Gerindra itu partainya petani dan nelayan, PKB juga partainya wong cilik. Sehingga ada kesamaan gerakan untuk mengawal kepentingan masyarakat dan pemerataan kebijakan di Kabupaten Sidoarjo," kata Rizza.
Rizza menegaskan, pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah atau kecamatan tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian bersama meliputi penanganan banjir, tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT), serta kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang dinilai masih belum memadai. Selain itu, antisipasi bencana angin puting beliung juga menjadi salah satu perhatian.
Senada dengan Muzayin dan Rizza, Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, mengusulkan kerja sama lintas partai politik untuk mendorong lahirnya Perda tentang Penanggulangan Banjir di Kota Delta. Usulan regulasi tersebut turut menjadi bahan diskusi dalam pertemuan tiga parpol itu.
“Dulu di tahun 2017-2018 kabupaten sempat mengusulkan tapi terkendala di provinsi karena kita sudah ada perda irigasi dan drainase. Nah dalam kesempatan ini, karena kami ada di Jawa Timur, kami akan mengawal itu,” tandas Adam yang juga anggota DPRD Jawa Timur.
Adam berharap, melalui usulan perda baru tersebut, penanganan banjir dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kawasan hulu hingga hilir.
Regulasi itu juga diharapkan dapat mengatur keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan. (sta/van)
