BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Syafiuddin, menyatakan dukungannya terhadap penggunaan hak angket untuk mengkaji dugaan persoalan yang berkaitan dengan ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan itu disampaikan dalam Sarasehan Kebangsaan yang diikuti kader partai di Kantor DPC PKB Bangkalan pada Senin (9/11/2026).
Menurut dia, penggunaan hak angket merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan kontrol yang dimiliki DPR terhadap jalannya pemerintahan. Namun, pelaksanaannya harus tetap berlandaskan ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku.
Ia menjelaskan, berbagai persoalan yang berkembang terkait isu tersebut perlu dikaji berdasarkan landasan hukum yang bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).
Syafiuddin juga menyinggung pandangan Mahfud MD soal kemungkinan langkah politik yang dapat ditempuh dengan mempertimbangkan dasar hukum yang telah tersedia.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa penggunaan hak angket maupun hak interpelasi harus tetap mengikuti prosedur, serta persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Syafiuddin menilai, berbagai isu politik yang berkembang perlu disikapi secara hati-hati dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Ia juga meminta seluruh kader PKB untuk mengedepankan komunikasi, dan koordinasi internal sebelum menyampaikan sikap atau pernyataan kepada publik.
Ditegaskan pula komitmen PKB dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo sebagai bagian dari tanggung jawab politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan demokrasi.
Syafiuddin menjelaskan, hak angket maupun hak interpelasi merupakan instrumen konstitusional yang dimiliki DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, ia berharap setiap penggunaan hak konstitusional tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan kepastian hukum.
"Penggunaan hak kontrol DPR, termasuk hak angket dan interpelasi, pada prinsipnya merupakan instrumen pengawasan parlemen. Karena itu, langkah tersebut diharapkan berjalan secara konstitusional, transparan, serta mengedepankan kepastian hukum," paparnya. (uzi/mar)
