JAKARTA,BANGSAONLINE.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Rajasa Candra terkait tuduhan keterlibatannya dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk presiden.
Somasi tersebut disampaikan melalui Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bakham) Partai Golkar.
Lembaga tersebut menunjuk Said Didu dan Sri Rajasa Candra sebagai pihak yang dinilai bertanggung jawab atas beredarnya sejumlah pernyataan yang dipersoalkan.
Tim kuasa hukum Golkar, Muhammad Sattu Pali, menegaskan langkah hukum tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima surat kuasa langsung dari Bahlil. Melalui surat somasi bernomor 01/Somasi/Garp-Bakham/11/26, Golkar memberikan tenggat waktu maksimal 3 x 24 jam kepada Said Didu dan Sri Rajasa Candra untuk mencabut pernyataan mereka serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
"Narasi-narasi tersebut sengaja diarahkan kepada Ketua Umum DPP Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia," kecam Sattu Pali dikutip Selasa (10/11/2026).
Pihak Golkar menyebut kedua tokoh tersebut diduga menjadi pihak yang menyebarkan berbagai narasi yang dianggap sebagai fitnah ke ruang publik sejak 7 November 2026.
Salah satu tuduhan yang dipersoalkan berkaitan dengan dugaan keterlibatan Bahlil dalam persekongkolan dan pertemuan rahasia dengan sejumlah jenderal kepolisian yang dikaitkan dengan kasus penyadapan.
Pertemuan tersebut disebut berlangsung beberapa jam sebelum mantan Kapolri dan sejumlah pihak lainnya ditangkap Bareskrim Polri.
Selain tuduhan terkait penyadapan, Said Didu dan Sri Rajasa Candra juga dipersoalkan atas pernyataan yang menuding Bahlil melakukan kriminalisasi untuk memuluskan ambisi politiknya dalam merebut posisi pucuk pimpinan Partai Golkar.
Sebelumnya, pengamat intelijen Sri Rajasa Candra memicu kontroversi setelah menyampaikan klaim mengenai adanya seorang ketua umum partai politik besar di parlemen yang diduga mengetahui atau terlibat dalam operasi pengawasan rahasia yang disebut dimotori mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Ia menyebut sosok ketua umum partai tersebut memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, sosok tersebut juga disebut sedang menjabat sebagai menteri dalam Kabinet Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut kemudian memicu spekulasi publik yang mengaitkan sosok dimaksud dengan Bahlil Lahadalia.
