MOJOKERTO,BANGSAONLINE.com - Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto meminta pelaksanaan program revitalisasi sekolah mendapat pengawasan serius menyusul adanya laporan dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam pengerjaan sejumlah proyek.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI), Dinas Pendidikan (Dispendik), dan Inspektorat Kabupaten Mojokerto di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Mojokerto, Kamis (12/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, H. Agus Fauzan. Dalam forum tersebut, Ketua APPI Kasiyono menyampaikan sejumlah informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam pelaksanaan revitalisasi beberapa sekolah.
"Kami disini hanya ingin duduk bersama bedialog tentang dugaan temuan mengenai revitalisasi sekolah, karena ada beberapa sekolah pelaksanaannya diduga tidak sesuai prosedur. Kita cari solusi yang lebih baik," kata Kasiyono Ketua APPI.
Menanggapi laporan tersebut, Kepala Dispendik Kabupaten Mojokerto, Amzar Siregar menjelaskan bahwa program revitalisasi sekolah merupakan salah satu program prioritas Presiden yang pelaksanaannya dikoordinasikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Ia mengungkapkan, kepala dinas pendidikan dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia sebelumnya telah dikumpulkan Kemendikdasmen di Jakarta untuk mendapatkan arahan mengenai pelaksanaan program tersebut.
Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa sasaran program revitalisasi sekolah terus mengalami peningkatan.
Awalnya, program menyasar 11 ribu sekolah, kemudian bertambah menjadi 41 ribu hingga mencapai 60 ribu sekolah di seluruh Indonesia.
Pemerintah daerah, melalui dinas pendidikan kabupaten dan kota, diminta membantu mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai ketentuan.
Amzar juga menjelaskan bahwa Kemendikdasmen melibatkan Kejaksaan Agung dalam pengawalan program revitalisasi sekolah.
Hal tersebut disampaikan kepada para kepala dinas pendidikan dalam pertemuan di Jakarta.
Menurutnya, Kemendikdasmen bertindak sebagai pengguna anggaran, sedangkan lembaga pendidikan menjadi penerima manfaat.
Sementara itu, dinas pendidikan daerah bertugas membantu mengawal pelaksanaan program agar tidak mengalami kendala di lapangan.
Amzar menilai program revitalisasi sangat membantu pemerintah daerah, khususnya dalam memperbaiki kondisi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan di Kabupaten Mojokerto.
Ia pun menyampaikan apresiasi terhadap program pemerintah pusat tersebut serta mengajak seluruh pihak mendukung pelaksanaannya.
Amzar juga menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran akan menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan program.
Di sisi lain, ia mengapresiasi APPI yang turut memberikan perhatian dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di sektor pendidikan.
"Saya sangat berterima kasih kepada APPI yang selama ini mengawal kita, yang peduli dengan dunia pendidikan, bagaimana agar dunia pendidikan ini bisa lebih baik," terangnya.
Sementara itu, H. Hartono dari Komisi IX menyampaikan bahwa masukan dan informasi dari masyarakat terkait pelaksanaan revitalisasi sekolah harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program.
Menurutnya, APPI sebagai bagian dari elemen masyarakat memiliki peran dalam menyampaikan aspirasi sekaligus membantu pengawasan terhadap pembangunan fasilitas pendidikan.
"APPI atau Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia bagian dari salah satu elemen masyarakat. Disini kita mencari solusi bukan mencari masalah. Saya berharap apa yang menjadi keinginan APPI juga tetap kita wadahi, semua itu juga ada fungsinya masing-masing. Serta, punya kewenangannya masing-masing," jelasnya.
Hartono menegaskan, bila semua pihak telah mempunyai kewenangan masing-masing dan harus menjalankan tugas sebagaimana fungsinya.
"Tetapi kalau memang dalam pelaksanaan itu ada indikasi yang kurang benar, itu harus dibetulkan, harus kita support, harus kita perbaiki. Karena bagaimanapun apa yang diberikan masukan dari APPI, terhadap kegiatan revitalisasi tadi juga, sangat membantu pengawasan, dalam proses peningkatan fasilitas belajar-mengajar yang ada di Kabupaten Mojokerto," ungkapnya.
Selain itu, Hartono bersyukur kendati efisensi anggaran masih berlangsung, namun tetap ada anggaran dari Kementerian Pendidikan untuk program ini.
"Mari kita bersama-sama juga memperbaiki kalau memang dalam pelaksanaan itu ada ketidakbenaran atau ada penyimpangan. Walaupun nanti semua itu sudah ada tupoksinya masing-masing, tapi alangkah baiknya kalau memang yang belum benar itu memang harus dibenarkan," tandasnya. (ris/van)
