Pemerintah daerah, melalui dinas pendidikan kabupaten dan kota, diminta membantu mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai ketentuan.
Amzar juga menjelaskan bahwa Kemendikdasmen melibatkan Kejaksaan Agung dalam pengawalan program revitalisasi sekolah.
Hal tersebut disampaikan kepada para kepala dinas pendidikan dalam pertemuan di Jakarta.
Menurutnya, Kemendikdasmen bertindak sebagai pengguna anggaran, sedangkan lembaga pendidikan menjadi penerima manfaat.
Sementara itu, dinas pendidikan daerah bertugas membantu mengawal pelaksanaan program agar tidak mengalami kendala di lapangan.
Amzar menilai program revitalisasi sangat membantu pemerintah daerah, khususnya dalam memperbaiki kondisi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan di Kabupaten Mojokerto.
Ia pun menyampaikan apresiasi terhadap program pemerintah pusat tersebut serta mengajak seluruh pihak mendukung pelaksanaannya.
Amzar juga menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran akan menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan program.
Di sisi lain, ia mengapresiasi APPI yang turut memberikan perhatian dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di sektor pendidikan.
"Saya sangat berterima kasih kepada APPI yang selama ini mengawal kita, yang peduli dengan dunia pendidikan, bagaimana agar dunia pendidikan ini bisa lebih baik," terangnya.
Sementara itu, H. Hartono dari Komisi IX menyampaikan bahwa masukan dan informasi dari masyarakat terkait pelaksanaan revitalisasi sekolah harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program.
Menurutnya, APPI sebagai bagian dari elemen masyarakat memiliki peran dalam menyampaikan aspirasi sekaligus membantu pengawasan terhadap pembangunan fasilitas pendidikan.
"APPI atau Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia bagian dari salah satu elemen masyarakat. Disini kita mencari solusi bukan mencari masalah. Saya berharap apa yang menjadi keinginan APPI juga tetap kita wadahi, semua itu juga ada fungsinya masing-masing. Serta, punya kewenangannya masing-masing," jelasnya.
Hartono menegaskan, bila semua pihak telah mempunyai kewenangan masing-masing dan harus menjalankan tugas sebagaimana fungsinya.
"Tetapi kalau memang dalam pelaksanaan itu ada indikasi yang kurang benar, itu harus dibetulkan, harus kita support, harus kita perbaiki. Karena bagaimanapun apa yang diberikan masukan dari APPI, terhadap kegiatan revitalisasi tadi juga, sangat membantu pengawasan, dalam proses peningkatan fasilitas belajar-mengajar yang ada di Kabupaten Mojokerto," ungkapnya.
Selain itu, Hartono bersyukur kendati efisensi anggaran masih berlangsung, namun tetap ada anggaran dari Kementerian Pendidikan untuk program ini.
"Mari kita bersama-sama juga memperbaiki kalau memang dalam pelaksanaan itu ada ketidakbenaran atau ada penyimpangan. Walaupun nanti semua itu sudah ada tupoksinya masing-masing, tapi alangkah baiknya kalau memang yang belum benar itu memang harus dibenarkan," tandasnya. (ris/van)
