Kasus Penyadapan Presiden, Mahfud MD dan Oegroseno Sepakat Ada Aktor Intelektual di Balik 4 Jenderal

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Penetapan empat jenderal polisi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden serta tudingan makar terus memicu sorotan tajam dari kalangan pakar hukum dan purnawirawan jenderal.

Dalam podcast "Ruang Sahabat" di channel YouTube Mahfud MD Official yang dipandu Rizal Mustary, mantan Menko Polhukam Mahfud MD bersama mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn.) Oegroseno membedah konstruksi hukum, potensi permufakatan jahat, hingga dugaan keterlibatan aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

Oegroseno mengaku terkejut saat pertama kali menerima kabar penangkapan tersebut. Menelaah regulasi yang berlaku, ia merujuk pada Pasal 258 KUHP (ayat 1 hingga ayat 3) serta Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa penyadapan merupakan tindakan terlarang karena melanggar hak asasi manusia dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Pengecualian hukum hanya berlaku bagi aparat penegak hukum dengan syarat prosedural yang sangat ketat. Oegroseno merinci bahwa penyadapan sah wajib didahului adanya laporan polisi, surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kronologi perkara yang jelas, serta persetujuan Kabareskrim sebelum memperoleh kredensial resmi dari monitoring center.

Menurut Oegroseno, ketika praktik penyadapan ilegal tersebut dilakukan secara terorganisasi oleh sejumlah perwira tinggi dan menyasar kepala negara, konstruksi perkaranya secara otomatis masuk ke ranah makar.

Ia mengaitkan perbuatan tersebut dengan Pasal 160, Pasal 191, dan Pasal 196 KUHP mengenai permufakatan jahat atau persekongkolan, serta Pasal 20 KUHP terkait penyertaan tindak pidana. Unsur makar yang paling relevan dalam kasus ini adalah upaya merampas kemerdekaan atau membuat Presiden tidak mampu menjalankan roda pemerintahan.

Kendati demikian, Oegroseno mengingatkan pentingnya menjaga marwah institusi Polri agar perbuatan pidana ini ditempatkan sebagai ulah oknum. Ia pun mendesak tim penyidik untuk menelusuri siapa penerima manfaat utama (beneficial owner) di luar tubuh kepolisian, mengingat operasi sebesar ini dinilai mustahil berdiri sendiri.

Senada dengan Oegroseno, Mahfud MD memaparkan alasan dirinya sejak awal mengategorikan kasus ini sebagai tindakan makar. Secara substansi maupun makna kebahasaan, makar dimaknai sebagai bentuk pemberontakan, siasat licik, dan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah.

Ia menegaskan bahwa aksi menyadap Presiden tanpa izin dan dasar hukum tidak dapat dibenarkan dengan dalih apa pun, termasuk alasan untuk menyelamatkan Presiden.

Mahfud menduga kuat aksi penyadapan tersebut berkelindan dengan rangkaian kegaduhan politik sebelumnya yang diarahkan untuk menggagalkan program strategis pemerintah—seperti polemik seputar program makan bergizi gratis (MBG)—di mana informasi hasil sadapan diduga dimanfaatkan untuk memicu kekacauan publik agar Presiden dinilai gagal.

Menanggapi keterangan Kapolri baru di hadapan DPR yang menyebut Listyo Sigit berstatus sebagai user (pengguna), Mahfud MD memperingatkan adanya potensi kompromi atau kesepakatan politik yang berupaya melokalisasi perkara agar berhenti pada sosok mantan Kapolri tersebut demi alasan stabilitas.

Ia menentang keras skenario tersebut dan menuntut agar penyidikan membongkar seluruh jejaring yang terlibat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, partai politik, aliran dana, hingga jaringan buzzer yang menggerakkan serangan opini terhadap kepala negara.

Sementara itu, Oegroseno turut menyoroti fenomena cognitive warfare atau perang persepsi yang sengaja dilemparkan ke ruang publik untuk memicu gelombang unjuk rasa sehingga Presiden kewalahan menjalankan tugas konstitusionalnya.

Ia mengingatkan kembali pedoman Catur Prasetya, khususnya poin Satya Haprabu yang mewajibkan setiap anggota Polri setia kepada negara dan pimpinannya, bukan justru melakukan spionase terhadap kepala negara.

Pada penghujung diskusi, baik Mahfud MD maupun Oegroseno sepakat bahwa terdapat aktor intelektual yang lebih besar di balik skandal penyadapan ini. Mahfud mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang merasa dikhianati dan memerintahkan pengusutan tanpa pandang bulu, sementara Oegroseno menekankan agar proses hukum membuat perkara ini terang benderang sepenuhnya, bukan sekadar "setengah atau seperempat terang".