BANGSAONLINE.com - KPK menyatakan siap melaksanakan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang baru disahkan DPR RI. Lembaga antirasuah itu menegaskan bakal menjalankan seluruh ketentuan yang berlaku sesuai tugas dan kewenangannya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan sebagai lembaga penegak hukum, KPK memiliki kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan setiap regulasi yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR.
“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang,” katanya pada Kamis (19/11/2026).
Menurut dia, substansi dalam UU Perampasan Aset sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan KPK. Selain memberikan efek jera kepada pelaku korupsi melalui proses hukum, regulasi tersebut dinilai dapat memperkuat upaya pemulihan kerugian atau keuangan negara.
“Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak hanya concern (fokus) soal bagaimana proses penegakan hukum suatu tindak pidana korupsi memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara,” paparnya.
Meski demikian, KPK masih akan mempelajari secara mendalam substansi undang-undang tersebut, termasuk pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.
“KPK tentu akan mempelajari dan menganalisis ya, setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan,” ujarnya.
Budi menyatakan, salah satu fokus kajian KPK mencakup ketentuan mengenai pembentukan Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 61.
“Kami akan mempelajari terkait dengan pasal per pasal dari undang-undang tersebut,” tuturnya.
Selain aspek implementasi, KPK juga memahami adanya pandangan publik terkait belum diaturnya mekanisme perampasan terhadap kekayaan tidak wajar milik penyelenggara negara atau pejabat publik dalam UU Perampasan Aset.
“Tentunya semuanya juga sudah dibahas oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah, terutama terkait poin-poin mana yang kemudian dibutuhkan untuk saat ini,” kata Budi.
Karena itu, KPK berharap DPR RI dan pemerintah tetap membuka ruang evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat.
“Ketika diimplementasikan, nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa. Apakah output atau outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset ini? Dengan demikian, bisa dilakukan evaluasi kembali,” ucap Budi.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada 19 November 2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang. (rom)









