Massa saat tiba di depan kantor Pemkab Sumenep. foto: rahmatullah/ BANGSAONLINE
SUMENEP, BANGSAONLINE.com – Puluhan Aliansi Pemuda Sumenep (APS) kembali melakukan aksi ke kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, Kamis (21/4). Dalam aksi kali ini, massa mendesak 5 kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dicopot, sebab semua pimpinan SKPD itu dinilai tidak produktif.
Selain berorasi, massa juga membawa poster bertulis kecaman, di antaranya “LENGSERKAN KEPALA DINAS TIDAK PRODUKTIF”, ‘‘WASPADA MAKELAR MUTASI JABATAN”, dan beberapa kalimat kecaman lainnya.
Koorlap aksi, Imam Arifin, membeber 5 SKPD itu di antaranya Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung), Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Dalam kajian kami, semua pimpinan di masing-masing instansi tidak produktif. Lebih baik diganti saja,” tegasnya.
Menurut Imam, salah satu kegagalan Disdik tidak bisa meningkatkan mutu pendidikan, dan tidak punya terobosan baru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara di antara kegagalan Dinas PU Cikatarung tidak bisa menuntaskan persoalan banjir yang mengepung wilayah perkotaan. Ada pun bentuk kegagalan Disbudparpora adalah tidak pernah melakukan inventarisasi situs peninggalan bersejarah.
Imam melanjutkan, Bappeda sebagai perancang pembangunan tidak bisa membentuk forum pengawas CSR perusahaan, padahal hal itu dirasa penting agar realisasi CSR tepat sasaran. Sedangkan Dinkes dinilai tidak bisa meningkatkan pelayanan kesehatan.
“Bupati perlu melakukan evaluasi, sehingga semua pimpinan SKPD lebih bisa bisa profesional,” ucap Imam.
Selain itu, Imam berharap dalam melakukan mutasi jabatan, tidak ada pengaruh apa pun yang bisa merecoki keputusan. Sebab jika makelar masih bergentayangan, maka posisi penting di SKPD hanya diisi orang-orang tidak kreatif, dan perkembangan tetap akan lamban. Oleh sebab itu, dia berharap Baperjakat mengedepankan profesionalitas daripada lainnya ketika hendak melakukan mutasi jabatan.
Massa ditemui Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi. Setelah dirasa puas berdiskusi, demonstran membubarkan diri dengan tertib.
Sementara Wabil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, seusai menemui massa kepada wartawan memaparkan di setiap SKPD pasti ada kekurangan. Bahkan tidak hanya di Sumenep, kekurangan itu juga terjadi di instansi pemerintahan mana pun.
“Tapi saya pikir tidak ada SKPD gagal,” jelasnya.
Yang jelas, imbuh Fauzi, masukan dari mahasiswa tetap akan menjadi pegangan dalam melakukan evaluasi kinerja, sehingga kinerja ke depan akan lebih bagus. (mat/rev)
