KERJASAMA: Ketua Komisi D, H Usman menyerahkan souvenir kepada ketua tim asal Jepang terkait Proyek RSUD Sidoarjo Barat, di Aula Delta Karya Kantor Pemkab, Senin (29/8). foto: MUSTAIN/ BANGSAONLINE.com
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Warga Sidoarjo nantinya bakal diwajibkan melapor jika mengetahui ada seseorang terinfeksi HIV/AIDS. Hal itu bakal diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) yang kini tengah digodok oleh DPRD Sidoarjo.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Perda (Raperda) Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, H Usman menyatakan, Perda tersebut bakal mengatur peran aktif semua pihak, termasuk masyarakat. Caranya dengan mewajibkan warga melapor kala mengetahui ada seseorang terinfeksi HIV/AIDS.
"Ini sebagai upaya untuk mendata jumlah ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) dan melakukan penanganan. Saat ini data yang ada merupakan fenomena gunung es. Kasus yang muncul sebenarnya lebih banyak dari yang sebenarnya," cetus H Usman, kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (4/10).
Kata H Usman, Pansus tengah menggodok mekanisme pelaporan yang efektif terkait ODHA. Meski demikian, sudah ada gambaran awal, nantinya partisipasi warga ini akan dikolaborasikan dengan upaya menjadikan Puskesmas sebagai ujung tombak upaya penanggulangan HIV/AIDS.
"Misalnya laporan disampaikan ke Puskesmas dan segera ditindaklanjuti oleh sebuah tim," beber H Usman, yang juga Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo.
Selain mengakomodasi partisipasi masyarakat, Perda Penanggulangan HIV/AIDS ini juga bakal mengatur sanksi bagi penderita HIV/AIDS yang sudah jelas mengetahui dirinya terinfeksi, namun sengaja melakukan tindakan sehingga berpotensi menularkan HIV/AIDS. Misalnya PSK yang teriveksi HIV/AIDS namun tetap menjajakan dirinya. "Bentuk sanksinya akan kita kaji dan sesuaikan dengan regulasi yang ada," beber H Usman.
Klik Berita Selanjutnya
