Jokowi Kumpulkan Tokoh Agama: Ditanya Soal Kasus Ahok, Jawabannya Tak Jelas

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menjelang demo besar Front Pembela Islam di depan Istana Kepresidenan pada Jumat, 4 November 2016, Presiden Joko Widodo mengumpulkan para pemuka agama dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia. Presiden Joko Widodo mengaku mencari nasihat dari pertemuan ini.

"Nasihat yang penuh kesejukan sedang dinanti-nanti saat ini," ucap Presiden saat membuka pertemuan yang digelar di Istana Kepresidenan tersebut, Selasa (1/11).

Presiden Jokowi berujar, ia tak hanya meminta nasihat yang sejuk, tapi juga mampu menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Apalagi Organisasi Kerja Sama (Negara) Islam sudah menganggap Indonesia sebagai negara yang berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama atau antar-pemuka agama.

"Berani mengambil sikap. Nilai-nilai Islam dan keindonesiaan bukan untuk dipertentangkan," ujar Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga menegaskan dirinya tidak melindungi Gubernur DKI jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok. Presiden Jokowi bahkan menegaskan, siap turun jika kasus itu tak tuntas.

"Sebagai Presiden saya tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum, kalau tidak berjalan dengan baik baru saya turun tangan. Saya tidak melindungi Ahok, saya bertemu dengan Ahok dalam kaitan sebagai Presiden dan Gubernur saja," kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar mengutip ucapan Presiden usai bertemu dengan Presiden Jokowi.

Dahnil mengatakan suasana pertemuan layaknya pertemuan resmi, Presiden menyampaikan soal tujuannnya mengundang para tokoh agama. Kemudian, beberapa tokoh menyampaikan pandangannya.

"Singkatnya, semua tokoh agama menyampaikan bahwa proses hukum harus dilakukan dengan adil dan berkeadilan. Bahkan Pak Haedar (Ketua Umum Muhammadiyah) menyampaikan, sengketa publik bisa memperoleh titik moderat bila jalur hukum dilakukan dengan adil, dan kami fokus pada bagian itu," ujarnya.

Tak sampai situ, menurut Dahnil, Haedar menyampaikan pesan agar Presiden menularkan keteladanan atau mengingatkan para kepala daerah seluruh Indonesia agar tidak asal ucap, dan tidak ceroboh dalam menggunakan kata-kata.

Dalam pertemuan itu, Dahnil juga ikut bersuara dan menyampaikan dua hal. Pertama meminta penjelasan Presiden soal mengapa yang diundang MUI, Muhammadiyah dan NU, bukan ormas yang akan berdemo.

"Kedua, Pak Presiden, publik kecewa, agaknya penting Pak Presiden menyatakan dengan tegas dan terang bahwa kita akan tindak secara hukum bila Ahok betul menistakan keberagaman dan Islam," ucap Dahnil kepada Jokowi.

Namun menurutnya, jawaban yang diberikan tidak jelas. Sebab, kata dia, Presiden justru menjawab dengan membahas hal lainya.

''Setelah pernyataan saya tersebut Pak Presiden menyampaikan: 'Penting hari ini kita membangun kultur ekonomi, politik, sosial dan budaya yang kuat untuk menjawab masalah kesenjangan antar wilayah. Nah salah satunya ya melalui revolusi mental itu," imbuhnya.

"Hari ini kita terlalu banyak memproduksi Undang-undang dan mohon maaf orientasinya proyek. Dikit-dikit hukum, dikit-dikit hukum, padahal nilai etika di atas hukum maka revolusi mental penting. Demikian ya, Terimakasih."

Klik Berita Selanjutnya