Hingga kemarin massa terus berdatangan ke Jakarta untuk mengikuti aksi, termasuk yang datang dengan berjalan kaki.
"Jadi titik kumpul kita di Bundaran HI. Baru jam setengah 8 kita jalan menuju Monas. Kita taat ulama dan putusan ulama bahwa aksi selesai usai Salat Jumat," pungkasnya.
Instruksi untuk mengikuti aksi 212 juga dikeluarkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). KAMMI memberikan instruksi kepada KAMMI seluruh Indonesia untuk menggelar aksi serupa di daerah masing-masing. Kader KAMMI yang bisa merapat ke Jakarta akan bergabung dengan massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI di sekitar Monumen Nasional (Monas).
“Hingga kini, terkonfirmasi ribuan kader KAMMI berbagai daerah siap bergabung ke Jakarta untuk Aksi 212. Mereka tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, tetapi juga luar Jawa,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Kartika Nur Rakhman, Kamis (1/12).
Sementara, Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Riko Putra Tanjung menyebutkan, keterlibatan KAMMI dalam Aksi 212 bertujuan untuk menuntut tersangka penistaan agama Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“KAMMI memandang kasus penistaan agama oleh Ahok harus benar-benar ditindak sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai ini masuk angin. KAMMI se-Indonesia siap mengawal hingga Ahok dieksekusi,” tegas Riko.
Di sisi lain, Akivis 98 meminta Panglima TNI Gatot Nurmantyo seharusnya bisa fokus pada upaya peningkatan profesionalisme prajurit daripada terlibat pada gerakan pengerahan massa dengan embel-embel aksi nusantara bersatu.
Ketua Umum Rumah Gerakan (RG) 98 Bernard Haholo mengatakan, Panglima TNI semestinya tidak terlibat dalam aksi yang dianggap berbau politis oleh banyak kalangan itu.
Seperti diketahui, Aksi Nusantara Bersatu digelar serempak, kemarin (30/11) di beberapa wilayah Indonesia. Dalam gerakan itu masyarakat diajak untuk mengenakan atribut merah putih dan berkumpul di tempat terbuka seperti alun-alun atau pusat kota, dengan mengenakan ikat kepala merah putih. Aksi ini sebagai simbol persatuan antara elemen bangsa seperti TNI/Polri, pegawai negeri, siswa, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama.
"Gerakan Nusantara Bersatu yang melibatkan pengerahan massa di berbagai daerah rawan disalahartikan sebagai gerakan politik dari TNI. Padahal UU 34/2004 tentang TNI menegaskan jika prajurit TNI tidak boleh terlibat gerakan politik praktis,” ujar aktivis 98 ini seperti dilansir RMOL, Kamis (1/12).
Bernard mengimbau, Gatot untuk mengajak jajaran prajurit TNI meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan mengantisipasi ancaman kedaulatan negara. Termasuk gerakan-gerakan radikalisme berbalut paham keagamaan.
"Apakah situasi nasional sudah begitu genting, sehingga TNI harus ikut turun tangan dalam mengerahkan aksi massa,” sindirnya.
Bernard mengakui jika saat ini suhu politik nasional memang tengah menghangat. Hanya saja jangan sampai situasi ini dipandang sebagai kesempatan untuk menggoyang lembaga-lembaga negara yang terpilih melalui mekanisme demokratis konstitusional.
"TNI harus tegak lurus di bawah komando presiden sebagai panglima tertinggi yang dipilih melalui mekanisme legal demokratis,” jelasnya.
Dia juga meminta kepada masyarakat sipil untuk merapatkan barisan, agar cita-cita reformasi yang melawan segala tindak otoriterianisme bisa tetap terjaga.
"Demokrasi di Indonesia menghadapi ujian berat dengan berbagai gerakan-gerakan massa yang berpotensi memecah belah bangsa," demikian Bernard. (rmol/det/mer/yah/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
