Aksi 212 Bakal Dibenturkan, HMI dan KAMMI Instruksikan Kader Ikut Aksi

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Aksi massa yang menuntut penegakan hukum terhadap pelaku penistaan agama yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diprediksi bakal kembali dibenturkan dengan model-model aksi yang mengatasnamakan Kebhinekaan dan sejenisnya. Terbukti, setelah masyarakat cukup antusias terhadap aksi yang digelar pada 2 Desember (212) hari ini, muncul kembali rencana aksi yang mengusung tema Kebhinekaan yang akan digelar Aliansi Kebangsaan pada 4 Desember (212) atau dua hari setelah aksi 212.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengimbau masyarakat tidak perlu membentur-benturkan antara yang ikut unjuk rasa pada 2 Desember dan 4 Desember 2016. Hal itu disampaikan Hidayat sebagai bentuk respons atas adanya upaya dari beberapa pihak yang akan mengadakan unjuk rasa berbentuk Parade Bhinneka Tunggal Ika 4 Desember 2016, setelah dilangsungkannya Aksi Bela Islam Jilid III pada 2 Desember 2016.

“Jangan juga dibenturkan dengan seolah-olah nanti tanggal 4 akan ada Parade Bhinneka Tunggal Ika, dalam semangat menjadi pesaing terhadap agenda besok (aksi 2 Desember). Atau koreksi terhadap agenda besok. Jadi, seolah-olah tanggal 2 adalah membahayakan Bhinneka dan NKRI. Menurut saya ini adalah hal yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/12).

Sebab, Hidayat merujuk pada peristiwa sebelumnya di bulan November, di mana terdapat aksi bertema Parade Nusantara pada 19 November, yang seolah-olah merujuk pada peristiwa 411 dengan kesan tidak nasionalis dan anti-kebhinekaan. Padahal, kata dia, aksi 411 adalah peristiwa sangat NKRI dan bhinneka.

"Yang ikut tokoh lintas agama, Lieus Sungkarisma datang, Jaya Suprana datang, bahkan ada pengantin dari umat Kristiani yang ingin pemberkatan di Katedral, diantarkan oleh peserta aksi untuk sampai masuk ke gereja,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

Oleh karena itu, dia memastikan bahwa peserta aksi bela Islam Jilid III adalah bagian dari aksi damai yang sama-sama mencintai NKRI dan menjaga keutuhan Indonesia. Karenanya, dia meminta jangan membenturkan dengan agenda lain, yang seolah-olah kalau ada pembelahan semacam itu akan membahayakan kesatuan sebagai bangsa.

Seperti diberitakan masyarakat Indonesia berencana melangsungkan aksi unjuk rasa secara berturut-turut pada 2 Desember dan 4 Desember 2016. Adapun mengenai agenda aksi unjuk rasa pada 2 Desember adalah terkait penegakan hukum terhadap tersangka kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sebagai bagian pula untuk menjaga kerukunan NKRI.

Sementara kemarin, Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), melalui PB HMI, MN Kahmi, dan seluruh eksponen alumni/kader HMI telah menginstruksikan seluruh alumni dan kader HMI se-Indonesia untuk ikut serta dalam Aksi Bela Islam III yang akan berlangsung pada 2 Desember 2016, baik di Jakarta maupun di seluruh daerah tanah air.

Begitu imbauan Kesatuan Aksi Keluarga Besar HMI (KA KBHMI) dalam siaran pers yang dibacakan Ketua Umum PB HMI Mulyadi M Tamsir di Kahmi Center, Jalan Turi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/12).

"Peserta aksi HMI yang tidak bisa datang ke Jakarta diminta untuk aksi di daerah masing-masing. Instruksi memang baru hari ini diberikan, tapi konsolidasi sudah dari jauh-jauh hari," ujarnya.

Sementara kemarin, ribuan kader HMI sudah mulai berdatangan ke Jakarta untuk ikut aksi super damai di Monas hari ini.

"Dari sumut datang ada seribu, belum lagi dari Jawa Timur, Lampung, Riau, Kepri juga ada yang ke Jakarta," sambungnya.

Mulyadi menegaskan bahwa tuntutan dalam aksi ini cuma satu, yaitu ingin Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sudah jadi tersangka atas kasus penistaan agama segera ditahan.

"Demi tetap menjaga Indonesia sebagai negara hukum dan tuntutan rasa keadilan, kami tetap mendesak agar Basuki Tjahaja Purnama segera dipenjarakan!" lanjutnya.

Anggota Kesatuan Aksi Keluarga Besar HMI, Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa kader HMI akan berkumpul di Bundaran HI sebelum kemudian ikut bergabung ke Monas.

Menurutnya, dalam aksi ini kader HMI akan ikut pada kesepakatan antaran GNPF-MUI, MUI, dan Polri yang membatasi aksi hanya di Monas.

"Jadi titik kumpul kita di Bundaran HI. Baru jam setengah 8 kita jalan menuju Monas. Kita taat ulama dan putusan ulama bahwa aksi selesai usai Salat Jumat," pungkasnya.

Instruksi untuk mengikuti aksi 212 juga dikeluarkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). KAMMI memberikan instruksi kepada KAMMI seluruh Indonesia untuk menggelar aksi serupa di daerah masing-masing. Kader KAMMI yang bisa merapat ke Jakarta akan bergabung dengan massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI di sekitar Monumen Nasional (Monas).

“Hingga kini, terkonfirmasi ribuan kader KAMMI berbagai daerah siap bergabung ke Jakarta untuk Aksi 212. Mereka tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, tetapi juga luar Jawa,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI, Kartika Nur Rakhman, Kamis (1/12).

Sementara, Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Riko Putra Tanjung menyebutkan, keterlibatan KAMMI dalam Aksi 212 bertujuan untuk menuntut tersangka penistaan agama Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“KAMMI memandang kasus penistaan agama oleh Ahok harus benar-benar ditindak sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai ini masuk angin. KAMMI se-Indonesia siap mengawal hingga Ahok dieksekusi,” tegas Riko.

Di sisi lain, Akivis 98 meminta Panglima TNI Gatot Nurmantyo seharusnya bisa fokus pada upaya peningkatan profesionalisme prajurit daripada terlibat pada gerakan pengerahan massa dengan embel-embel aksi nusantara bersatu.

Ketua Umum Rumah Gerakan (RG) 98 Bernard Haholo mengatakan, Panglima TNI semestinya tidak terlibat dalam aksi yang dianggap berbau politis oleh banyak kalangan itu.

Seperti diketahui, Aksi Nusantara Bersatu digelar serempak, kemarin (30/11) di beberapa wilayah Indonesia. Dalam gerakan itu masyarakat diajak untuk mengenakan atribut merah putih dan berkumpul di tempat terbuka seperti alun-alun atau pusat kota, dengan mengenakan ikat kepala merah putih. Aksi ini sebagai simbol persatuan antara elemen bangsa seperti TNI/Polri, pegawai negeri, siswa, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama.

"Gerakan Nusantara Bersatu yang melibatkan pengerahan massa di berbagai daerah rawan disalahartikan sebagai gerakan politik dari TNI. Padahal UU 34/2004 tentang TNI menegaskan jika prajurit TNI tidak boleh terlibat gerakan politik praktis,” ujar aktivis 98 ini seperti dilansir RMOL, Kamis (1/12).

Bernard mengimbau, Gatot untuk mengajak jajaran prajurit TNI meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan mengantisipasi ancaman kedaulatan negara. Termasuk gerakan-gerakan radikalisme berbalut paham keagamaan.

"Apakah situasi nasional sudah begitu genting, sehingga TNI harus ikut turun tangan dalam mengerahkan aksi massa,” sindirnya.

Bernard mengakui jika saat ini suhu politik nasional memang tengah menghangat. Hanya saja jangan sampai situasi ini dipandang sebagai kesempatan untuk menggoyang lembaga-lembaga negara yang terpilih melalui mekanisme demokratis konstitusional.

"TNI harus tegak lurus di bawah komando presiden sebagai panglima tertinggi yang dipilih melalui mekanisme legal demokratis,” jelasnya.

Dia juga meminta kepada masyarakat sipil untuk merapatkan barisan, agar cita-cita reformasi yang melawan segala tindak otoriterianisme bisa tetap terjaga.

"Demokrasi di Indonesia menghadapi ujian berat dengan berbagai gerakan-gerakan massa yang berpotensi memecah belah bangsa," demikian Bernard. (rmol/det/mer/yah/lan)