SURABAYA, BANGSAONLINE.com - DPRD Jawa Timur mengapresiasi langkah Gubernur mengumpulkan sopir angkot konvensioal di Grahadi, Senin (20/3) malam, untuk menyelesaikan masalah angkot konvensional dan taksi online. Pertemuan tersebut baiknya dilanjutkan pertemuan lanjutan dengan kedua belah pihak agar masalahnya dihadapi cepat selesai. Hal Ini disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD Jatim, Achmad Heri.
Achmad Heri politisi asal NasDem ini menilai dunia maya terutama usaha taksi online ini perkembangannnya luar biasa, dan ini harus diantisipasi oleh pelaku usaha lainnya. Maka itu perlu adanya pertemuan lebih lanjut yang diinisiasi Dishub Jatim untuk mempertemukaan taxi Online dan sopir konvensional agar hasil benar-benar menguntungkan kedua belah pihak.
BACA JUGA:
- Wujudkan Ekosistem Trasportasi Digital Sehat dan Dinamis, Gubernur Khofifah Terbitkan 2 Kepgub
- Blue Bird akan Tambah 200-500 Unit Kendaraan Listrik Tahun 2023
- Dongkrak Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Covid-19, Gubernur Khofifah Gandeng Grab Indonesia
- Puncak Peringatan Hari Ibu ke-94, Khofifah Terima Penghargaan dari Gojek dan Grab Indonesia
“Saya berharap ada win-win solution yang menguntungkan kedua belah pihak, baik transportasi konvensional maupun aplikasi. Karena keduanya sama-sama dibutuhkan masyarakat,” terang Heri, Selasa (21/3).
Untuk pertemuan yang selanjutnya, pihaknya meminta agar pemerintah provinsi segera menetapkan tarif dasar. Hal ini perlu, sebab dengan adanya ada ketentuan tarif bawah dan atas, maka persaingan transportasi ini menjadi transparan dan terbuka untuk publik.
Untuk transportasi online ini pihaknya minta perusahaannya untuk terbuka untuk jumlah armadanya berapa yang bergerak, menggunakan jenis mobil apa, ada tanda pengenal khusus di mobilnya, sehingga membuat masyarakat tahu mau pakai transportasi online atau konvensional.
Bahkan pihaknya menyarankan taksi online membentuk koperasi agar ini membuat persaingan usaha semakin terjamin dan transparan.
"Meskipun anggota taksi online ini bagian dari karyawan atau sopir. Tidak hanya itu, keselamatan penumpang perlu dilakukan standar pemerintah," ujar politisi berlatar aktivis NU ini.