Caleg PSI Wajib Lulus Sekolah Anti Korupsi dan Anti Intoleransi

Caleg PSI Wajib Lulus Sekolah Anti Korupsi dan Anti Intoleransi Launching penerimaan bakal caleg PSI dilaksanakan oleh DPW PSI Jawa Timur. foto: DIDI ROSADI/ BANGSAONLINE

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Perjalanan (PSI) di kancah perpolitikan nasional telah sampai di babak baru. Satu-satunya parpol yang lolos verifikasi Kemenkum-Ham tersebut kini mulai mempersiapkan calon-calon terbaik untuk diusung sebagai anggota parlemen dalam Pemilu legislatif 2019 mendatang. Sejumlah syarat pun telah diatur, salah satunya calon legislatif (Caleg) wajib lulus sekolah anti korupsi dan anti intoleransi.

Ketua DPW PSI Jatim Shobikin Amin mengungkapkan, partai berupaya selektif memilih kader-kadernya sebelum menjadi penyambung lidah rakyat. Karena itu, hanya orang-orang yang baik sesuai DNA PSI yang dapat direkom sebagai caleg. Orang baik yang dimaksud adalah mereka yang tidak pernah terlibat tindakan korupsi dan kegiatan intoleransi.

Baca Juga: Kunjungan ke Bangkalan, Kaesang Ziarah ke Makam Syaikhona Kholil hingga Futsal

"Caleg PSI juga harus mengikuti dan lulus sekolah anti korupsi dan anti intoleransi. Kami tidak mengirim kader-kader instan yang daftar lalu jadi," tutur Shobikin, Kamis (14/9).

Pria asal Solokuro, Lamongan tersebut menegaskan, melalui sekolah ini diharapkan caleg lebih memahami prihal tindakan-tindakan korupsi yang dapat menjerat calon. Selain itu, calon juga dapat lebih toleran dalam menghadapi setiap keberagaman yang ada di Indonesia. Usaha ini, lanjut Shobikin, merupakan wujud nyata PSI dalam rangka terlibat aktif memerangi korupsi. Sebab, masyarakat telah jenuh dengan prilaku koruptif yang ditunjukkan sejumlah oknum politisi akhir-akhir ini.

"Kami berusaha memberi alternatif dari kultur politik yang sudah ada," kata Shobikin.

Baca Juga: Liana Kurniawan Resmikan Rumah Pemenangan Bersama di Jl. Residen Sudirman Surabaya

Shobikin melanjutkan, selain tidak korupsi dan intoleransi, syarat yang juga tidak kalah penting adalah bukan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebagai partai yang menjunjung tinggi kesetaraan hak laki-laki dan perempuan, PSI tidak ingin memilih calon yang gemar melakukan tindakan tidak terpuji seperti KDRT.

"Di samping syarat-syarat yang khas dengan DNA partai. Syarat umumnya tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutur Shobikin.

Disinggung terkait strategi, Shobihin menegaskan, banyak hal yang dapat dilakukan. Bercermin dengan potensi PSI yang notabenenya diisi kaum muda, maka PSI memilih jalan kampanye kreatif. Caranya dengan menggandeng media massa dan mengoptimalkan fungsi media sosial. Di sisi lain, pendekatan ilmiah melalui survey elektabilitas juga akan tetap dilakukan partai.

Baca Juga: Kasus Tsamara dan Mahfud MD: Kelompok Fasis dan Haus Kekuasaan

"Vlog, meme, dan poster kreatif akan lebih dominan dari pada spanduk-spanduk berukuran jumbo dan bertebaran dimana-mana," kata dia.

Tim kampanye, lanjut Shobikin, juga akan mendapatkan pembekalan khusus. Melalui klinik pemenangan yang ada, tim kreatif pemenangan akan dilatih strategi komunikasi dan desain komunikasi visual. "Target kami dapat merengkuh 10 persen dari kursi legislatif. Baik di pusat, provinsi maupun daerah," kata Shobikin.

Dengan dibukanya pendaftaran caleg ini, optimisme PSI lolos dalam verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun ini semakin tinggi. Sebab, progress PSI di Jatim setahun terakhir mengalami peningkatan signifikan. Di antaranya telah berdiri DPD di 38 kabupaten/kota se Jatim. Selain itu, PSI juga memiliki 533 DPC. Jumlah tersebut telah mencapai hampir 80 persen dari seluruh kecamatan di Jatim.

"Syaratnya dari KPU hanya 50 persen. Kita juga memiliki anggota aktif 40.100 orang. Jumlah ini sudah lebih dari cukup dari syarat yang ditetapkan KPU," pungkas Shobikin. (mdr)

Baca Juga: Bantu Warga Terdampak Covid-19, PSI Sidoarjo Bagikan Rice Box Selama Tiga Hari berturut-turut

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO