SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Peta politik Jawa Timur menjelang pemilihan gubernur tahun 2018 mulai terbuka. Komposisi kekuatan politik pun mulai terlihat di permukaan. Pilgub Jatim pun diprediksi sangat cair karena diikuti oleh empat pasangan calon. Prediksi itu disamapaikan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Regional (LSR), Muhammad Mufti Mubarrok.
Mufti menilai agak berat bagi Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (GI) untuk bisa lenggang maju pilgub Jatim. Karena Khofifah Indar Parawansa (KIP) sudah 99 persen maju dalam pilgub Jatim. Partai Demokrat pun sudah membuka diri pada KIP ditambah dengan NasDem dan Golkar. Kalau selama ini GI percaya diri mendapat dukungan dari PDI Perjuangan. Menurut hasil analisa LSR, PDIP akan memunculkan kadernya sendiri. PDIP di tambah Hanura bisa memunculkan pasangan sendiri.
“Saya memprediksi pilgub Jatim bisa diikuti empat pasangan calon. Hal itu melihat peta politik yang semkin cair,” tutur Mufti, Jumat (6/10).
Mufti mengungkapkan, empat paket pasangan calon itu adalah paket pertama. Pasangan GI dan Halim Iskandar dengan partai pengusung PKB dan PKS serta PPP. Pasangan yang bermodal hanya hijau atau berbasis Islam. Paket kedua, Khofifah dan Hasan Aminuddin yang diusung Demokrat, Golkar dan Nasdem. Cawagub paket kedua ini bisa juga beralih ke sosok Nurwiyatno.
Mufti melanjutkan, untuk paket ketiga La Nyala MM dan Emil Dardak atau cadangan dari PAN, bisa Masfuk atau Sunyoto, Partai pengusungnya Gerindra, PAN dan PBB. Dan Paket keempat adalah pasangan Risma dan Anas diusung oleh PDIP dan Hanura. Paket ke empat ini menarik karena last minute.
“Empat paket ini kemungkinan bisa terjadi, mengingat semua cagub maupun cawagub elektabilitas masih rata-rata dan belum ada yang sangat menonjol. Dalam 3 bulan ke depan sampai Desember semua capaslon (calon pasangan calon) bisa saja berubah termasuk parpol pendukung,” urai Mufti.
Terpisah, peneliti Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam menjelaskan, mendaftarnya KIP ke Partai Demokrat akan membuka peta koalisi partai di Pilgub Jatim. Demokrat juga sangat memperhatikan efek elektoral pada 2019 dari pada pertimbangan beban psikis Pakde Karwo, sehingga memilih memimpin koalisi dengan mengusung calon terlebih dulu.
