Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Foto: www.suaranews.com
Tjahjo juga menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya melalui Jokowi (calon presiden terpilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, 9 Juli 2014) telah melobi SBY tengah malam, namun pada akhirnya kedua partai tersebut gagal menjalin koalisi.
Menyinggung hubungan antara kedua partai, Tjahjo mengemukakan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah menyerang kebijakan Partai Demokrat di luar parlemen selama SBY sebagai Presiden RI.
"Kalaupun ada kritik atau beda pendapat tentang kebijakan, itu karena posisi PDI Perjuangan sebagai partai yang berada di luar pemerintahan Presiden SBY, bahkan kami saling menghormati," katanya.
Mengenai hubungan antara Megawati dan SBY, Tjahjo mengatakan, "Selama 10 tahun apa ada Ibu Mega merecoki Pak SBY? Tidak ada kan?" "Sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan," kata Tjahjo.
"kalau ada pernyataan Ibu Mega yang kritis, menurut saya, wajar karena posisi kami di luar pemerintahan pusat. Posisi kami sama dengan pers, yang menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah secara kritis dan 'fair'."
Tjahjo menegaskan bahwa selama 10 tahun Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI, tidak pernah ada usaha-usaha dari PDI Perjuangan untuk meruntuhkan pemerintahan SBY. Bahkan, partainya tidak pernah menyinggung kebijakan pribadi SBY sebagai kepala negara.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu menandaskan, "Tidak pernah ada indikasi-indikasi mau kudeta. Kami sadar hanya sebagai partai politik yang di luar pemerintahan selama 10 tahun dan itu amanat Kongres PDI Perjuangan. Bahkan, kami tidak mengerahkan massa terbuka untuk demo pemerintahan yang sah di bawah Presiden SBY," katanya.
Ia juga tegas-tegas membantah adanya informasi bahwa Megawati tetap akan menemui SBY agar Ketum DPP PD itu mau menginstruksikan para kadernya di parlemen mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
Ia mengaku koalisinya yang terdiri dari PDIP, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura sulit mencari strategi lain untuk mengalahkan KMP dalam ”perebutan” pimpinan MPR RI pada Senin (6/10)hari ini.
Pada pemilihan pimpinan DPR RI dua hari lalu, paket pimpinan yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua mulus disapu bersih KMP.
Tjahjo menegaskan untuk proses pemilihan pimpinan MPR, pihaknya tak akan melakukan lobi-lobi politik.
”Mau bicara strategi bagaimana lagi? Kami secara jumlah sudah kalah kok dari KMP. Secara Tatib (tata tertib) pun tidak memenuhi syarat lima fraksi. Jadi kalau voting secara jumlah juga kalah. Ya sudah mau apa lagi?” lontar Tjahjo Kumolo di Gedung DPR RI Jakarta.
Meski begitu, Tjahjo dan koalisi partainya tetap optimis pemerintahan Jokowi-JK mendatang akan berjalan dengan baik. Alasannya, presiden dipilih langsung oleh rakyat. ”Jadi nggak ada strategi khusus untuk itu,” tukasnya.
Pengamat politik dari Charta Politica, Arya Fernandes mengatakan kegagalan PDI Perjuangan untuk menempatkan anggotanya di kursi pimpinan DPR karena mereka salah mengirim orang untuk melakukan lobi-lobi tersebut.
"Kemampuan negosiator levelnya tidak seimbang. Kalau negosiator berpengaruh atau di DPR senior," kata Arya, Minggu (5/10/2014).
Menurutnya, PDI Perjuangan masih memiliki kesempatan menempatkan anggotanya di pimpinan MPR, namun hal itu tergantung hasil lobi-lobi yang mereka lakukan.
Arya menyarankan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri langsung turun tangan untuk menjadi negosiator dalam lobi-lobi tersebut khususnya kepada Partai Demokrat.
Sebab jika Megawati yang turun, Partai Demokrat diyakini akan siap mengakomodasi apa yang menjadi harapan PDI Perjuangan.
"Dan saya kira untuk lobi dengan SBY harus dengan Megawati. Karena itu seimbang. Apalagi secara psikologi politik tepat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
