Kegiatan anti money politics di Kelurahan Wates.
“Lagi pula warga di dua jalan ini pun menjadi motor penolakan praktek kotor politik uang dalam pemilu sebelumnya,” ujarnya.
Sayangnya, kata Ulil, tidak seluruh warga di kawasan perumahan ini mendukung gagasan itu. “Banyak alasan yang mengemuka hingga banyak juga yang kurang sepakat,” tukasnya.
Pihaknya memasang target, dari tiga daerah pemilihan (dapil), setidaknya akan terbentuk satu kampung anti politik uang di setiap dapil. Karena pembentukan kawasan anti politik uang ini efektif untuk mencegah maraknya politik uang menjelang pemilu.
Aang Kunaifi, Kordiv Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengatakan, gerakan ini merupakan terobosan yang baru dilakukan dan satu-satunya di Jawa Timur. “Deklarasi ini menunjukkan keberanian warga untuk membendung segala indikasi pelanggaran dalam pemilihan umum,” katanya.
Meski sebenarnya politik uang dalam pemilu bukan isu baru, ujarnya lagi, namun terhadap praktek kotor itu harus dilibas. “Deklarasi ini bukti bahwa ada itikad warga yang ingin perubahan untuk mewujudkan pemilu yang bebas dari praktik politik uang,” cetusnya.
Praktek politik uang, lanjut ia, jelas mengikis nilai-nilai demokrasi. “Adagium terima uangnya tidak pilih calonnya tidak berlaku lagi. Yang perlu, kita lawan bersama-sama (politik uang),” tandasnya. (yep/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
