TPS 08 Kedung Sroko Kelurahan Pacar Kembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya pada Pileg 17 April 2019. TPS ini dari Pemilu ke Pemilu terkenal bersih baik dari money politics maupun kecurangan karena para petinggi kampung dan KPPS di TPS ini selalu menolak money politics. Ini beda dengan TPS-TPS yang kini lagi jadi perhatian nasional karena praktik kecurangan penggelembungan suara Pileg. foto: bangsaonline.com
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemilihan Umum (Pemilu) – terutama legislatif – di Kota Surabaya diduga berlangsung kotor dan curang. Selain ditemukan dugaan salah hitung yang jumlahnya mencapai 35 persen dari total 8.146 TPS se-Kota Surabaya, juga ditemukan 11 persen formulir C-1 tidak wajar. Bahkan juga ditemukan dugaan seorang pemilih menyoblos lima kertas suara.
Praktik pelanggaran dan kecurangan dengan berbagai modus ini kemudian disikapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya. Bawaslu Kota Surabaya merekomendasikan penghitungan ulang suara untuk pemilihan legislatif di seluruh TPS yang jumlahnya mencapai 8.146 TPS se-Surabaya.
Baca Juga: Digitalisasi Informasi Inklusif dan Ramah Disabilitas: Pemilu Berkeadilan di Surabaya
Rekomendasi Bawaslu Surabaya itu tertuang dalam surat bernomor 436/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019. Surat itu ditandangani Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Hadi Margo Sambodo, Ahad (21/4/2019).
Seperti dikutip VIVA, Yaqub Baliya, Komisioner Bawaslu Surabaya, mengungkapkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya juga merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di dua TPS, yakni TPS 28 Kelurahan Gunung Anyar dan TPS 11 Lidah Kulon.
PSU di TPS 28 Gunung Anyar dan TPS 11 Lidah Kulon itu tertuang dalam surat Bawaslu yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya bernomor 435/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 tertanggal 20 April 2019. Berdasarkan surat itu, di TPS 28 Gunung Anyar didapati enam pemilih yang menggunakan e-KTP setempat dan tanpa bekal formulir model A-5.
Baca Juga: Geser PKS, Golkar Amankan 'Jatah' Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya
Di TPS 11 Lidah Kulon, pelanggaran yang ditemukan satu pemilih dengan Formulir model A-5 menyoblos lima surat suara.
"Itu hasil pengawasan Bawaslu Kota Surabaya, hasil temuan sendiri. Ya, sudah, dilakukan PSU," kata Gus Ya’qub, panggilan Yaqub Baliya, seperti dikutip VIVA, Ahad malam (21/4/ 2019).
Sebelumnya gabungan pimpinan partai politik di Kota Surabaya juga ramai-ramai mengungkap dugaan praktik kecurangan pemilu legislatif di Kota Surabaya. Mereka adalah PKB, Gerindra, Hanura, PAN, dan PKS. Ketua DPC PKB Surabaya, Musyafak Rouf menuding PDI Perjuangan telah menggelembungkan suara Pileg 2019 di sejumlah TPS. Dari total 8.146 TPS di Kota, diduga ada sekitar 35 persen yang digelembungkan.
Baca Juga: KPU Surabaya: Rekapitulasi Suara di Kecamatan Tambaksari Tuntas
“Data kami menunjukkan jika 35 persen form C1 salah hitung. Lalu ada 11 persen form C1 tidak wajar. Salah satu buktinya adalah di TPS 08 Kelurahan Karah misalnya. Di situ jumlah suara sah kami berdasarkan plano harusnya 36, tetapi di rekap hanya ditulis 6,” tegasnya.
Musyafak juga menunjukkan kedidakcocokan data di TPS 97 Kelurahan Patemon Kecamatan Sawahan. Menurut dia, seharusnya PDIP dapat 26 suara tapi ditulis 88 suara. "Temuan yang jelas itu, ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP yang masif di beberapa TPS. Dan itu kegiatannya hampir sama, penggelembungan antara kisaran 20 sampai 30 suara per TPS," ungkap Musyafak, Sabtu (20/4). Ia juga menunjukkan kasus di TPS 08 Jambangan.
“Ini dia dapat 33, dia tulis 53, yang dikurangi ini PKB. Ini mestinya kita dapat 36, ditulis cuma 6," papar Musyafak sembari menunjukkan ponselnya kepada wartawan.
Baca Juga: KPU Surabaya Targetkan Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 Rampung 6 Hari
Karena itu Musyafak minta agar diusut siapa dalang kecurangan ini. “Kami berharap bukan cuma dihitung ulang, tapi dicari siapa dalangnya,” tegasnya. Menurut dia, tak mungkin Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) salah berjamaah.
“Kalau salahnya satu-dua karena ngantuk sih gak masalah. Lha ini akeh (banyak) banget. Harus dicari siapa yang nyuruh,” kata Musyafak dikutip Jawa Pos (22/4/2019).
Ketua DPC PPP Kota Surabaya Buchori Imron juga mengaku menemukan kejanggalan yang diduga dilakukan KPPS. Menurut dia, tim saksi PPP yang diterjunkan menemukan sejumlah form C-1 yang belum diisi tapi sudah ditandatangani oleh KPPS. “Itu kan gak bener. Itu ngawur. Kalau sudah begini, berarti kan ada kongkalikong,” katanya kepada bangsaonline.com. Ia menyebut di antaranya di Sukomanungggal.
Baca Juga: Pleno Rekapitulasi Pemilu 2024, Polrestabes Surabaya Siagakan 400 Personel
Sementara Ketua DPD PDIP Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana membantah tudingan Ketua DPC PKB tersebut. "Kalau mereka protes silakan, tapi landasannya apa. Tentunya harus ada pembuktiannya," tegasnya.
Ia menyatakan jika dilakukan hitung ulang justru akan merugikan suara PKB. ”Setelah beberapa kotak suara dihitung ulang, malah menambah suara PDIP,” katanya dikutip Jawa Pos. Ia mengaku di beberapa TPS suara PDIP juga dirugikan tapi setelah diprotes, akhirnya suara itu diraih PDIP.
Menurut dia, jika laporan itu tak terbukti maka berarti fitnah. "Jika itu tidak terbukti, maka kami akan melaporkan dan memprosesnya secara hukum karena sudah menyangkut nama partai," kata wakil wali kota Surabaya itu.
Baca Juga: Enam Caleg DPR RI di Dapil Jatim X dengan Perolehan Suara Terbesar
Lalu bagaimana respon KPU Kota Surabaya? Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi, meski KPU Kota Surabaya sudah mengadakan rapat kordinasi dengan Bawaslu Kota Surabaya. Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi enggan berkomentar. “Silakan konfirmasi ke Bawaslu,” katanya seperti dikutip Jawa Pos.
Namun protes dari partai politik dan caleg yang jadi korban praktik politik kotor dan kecurangan tampaknya akan terus mengalir. Siang ini pukul 12.00 para pengurus PPP dan partai lain beserta calegnya akan mendatangi KPU. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
