LSM Pertanyakan Dana Satpol PP Pesta Miras dan Boking 7 Purel

SURABAYA(BangsaOnline) Pernyataan Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto yang mengakui bahwa investigasi anggotanya dengan memboking tujuh wanita penghibur (purel) dan pesta miras di Susana Karaoke didanai investor, memantik reaksi kalangan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Jawa Timur, Ponang Adji Handoko menilai, pernyataan Irvan soal investor tersebut bukan mengada-ada atau sekedar mencari alibi. “Menurut saya dia kecepolosan. Keceplosan itu pasti jujur. Mungkin dia sudah menyiapkan materi jawaban sebelum menggelar jumpa pers dengan wartawan saat itu, utamanya soal kuitansi karaoke yang beredar itu. Tetapi namanya wartawan, kan pertanyaannya selalu mengejer, jadi bisa saja Kasatpol PP keceplosan,” kata Ponang kepada lensaindonesia.com, Sabtu (29/11/2014).

Ponang juga mengatakan, pernyataan Irvan tersebut layak diklarifikasi sebab tidak menutup kemungkinan
memang ada pihak-pihak yang bisa dijadikan ‘kasir’ untuk membiayai kegiatan invesrigasi Satpol PP.

“Tentunya kami (LSM) merasa sangat perlu Irvan mengklarifikasi pernyataanya itu. Atau DPRD juga bisa
memanggil Irvan untuk menanyakan lebih lanjut, sebab masalah ini akhirnya menjadi hal yang serius. DPRD pastinya tahu apakah kegiatan operasional (investigasi) Satpol PP itu dianggarkan dalam APBD atau tidak. Kalau memang dianggarkan kenapa harus pakai dana investor? Harusnya kegiatan investigasi dan penggerebekan karaoke Susana yang dilaporkan ke walikota oleh Satpol PP itu juga harus disebutkan kalau itu didanai invstor,” sindirnya aktivis yang akrab disapa Bonang itu.

Selain DPR, lanjut Ponang, Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang menerima laporan tertulis tentang berita acara investigasi dan penggerebekan karaoke tersebut juga harus memanggil Irvan untuk dimintai keterangan terkait asal-usul dana boking purel dan pesta miras itu.

“Walikota harus mengklarifikasi juga. Kepala Satpol PP dan Walikota adalah pejabat publik. Bila tidak
dilakukan, maka jangan salahkan bila publik meragukan transparansi penggunaan dana APBD untuk
operasional Satpol PP. Ya bisa jadi selama ini mereka (satpol PP) memakai dana investor (orang
berkepentingan). Lantas dikemanakan anggaran operasional itu kalau selalu memakai dana dari pihak
ketiga?,” cetusnya.

Ponang juga menyayangkan pola investigasi yang diterapkan Satpol PP di Susana Karaoke itu. “Kalau memang Kepala Satpol PP itu lulusan STPDN seharusnya dia bisa menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Setahu saya investigasi tidak seperti itu. Masa sampai boking purel sebanyak itu, bahkan sampai 7 jam. Terus minum bir juga melabihi batas. Pastinya sampai mabok itu,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kapala Satpol PP Surabaya, Irvan Widyanto mengakui bahwa anak buahnya menyewa sejumlah purel dan memesan minuman di Jl Kalibokor Selatan dengan total tagihan sebesar Rp 7.641.000 pada 29 Oktober 2014 lalu. Namun, pihaknya berdalih langkah itu dilakukan untuk investigasi penegakan Perda.

“Saya akui anak buah saya datang ketempat itu dan bertindak seperti pengunjung biasanya. Dan kita membayar lunas,” kata Irvan Widyanto ketika konfersnsi pers di kantornya untuk menyikapi beredarnya kuitansi buking purel dan pesta miras Satpol PP yang beredar di masyarakat, Kamis (27/11/2014).

Irvan mengungkapkan, bahwa dana untuk kegiatan investigasi tersebut bukan diambil dari dana APBD melainkan dari investor. Meski begitu, Irvan enggan menjelaskan darimana dana itu didapatkan.

“Sudah ada yang membayar dan bukan dari dana APBD. Ada investor yang membayar,” katanya.

Dihadapan wartawan Irvan juga menunjukkan bukti laporan bahwa kegiatan investigasi dan penggerebakan Susana Karaoke tersebut telah dilaporkan ke walikota

Sumber: lensaindonesia.com

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News