Ratusan warga saat mengurus pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di balai Desa Babakan Kecamatan Padang. Mereka mengeluh dipungut hingga jutaan rupiah.
Dikonfirmasi adanya dugaan pungutan itu, Tuguh Yogyantoro Kepala Seksi 1 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), mengatakan sertifikasi tanah tersebut adalah proyek nasional (prona). "Anggarannya sudah ada dari APBN," ucapnya.
Semua pembiayaan dari administrasi dengan sertifikat akan dibiayai oleh pemerintah alias gratis. Namun jika ada pungutan yang lain, maka akan diserahkan pada desa. "Tentunya ada kesepakatan antara desa dan warga," katanya.
Dia juga enggan mengatakan bahwa BPN ingin ikut campur dalam penarikan tersebut. Karena BPN mengeluarkan sertifikat sudah ada ketentuannya. Biaya tranportasi dan segalanya sudah ada anggarannya.
Pengurusan Sertifikat Sesuai Perbup Nomor 19 Tahun 2018 terkait biaya operasional, meliputi, penyediaan alat bukti perolehan kepemilikan tanah, patok batas terpasang, materai Rp 6.000 terpasang, biaya lain terkait PTSL yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, ada juga biaya akibat adanya peralihan tanah. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), dan Biaya Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT. Besaran biaya berdasarkan keputusan BPN dan Mendagri dan Menteri PDTT.
Terpisah, Lilik Dwi Prasetya Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Lumajang mengatakan pengutan yang dilakukan pemerintah desa tersebut memang diperbolehkan. Tetapi dengan syarat ada persetujuan tertulis.
"Jika tidak tertulis, ya kategori pungli," tegasnya.
Persetujuan tersebut harus disetujui 3 belah pihak. Pemerintah Desa, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan warga. "Pungutan tersebut tidak besar, hanya ratusan," ujarnya sembari terkejut ketika diberitahui terkait adanya pungutan hingga jutaan rupiah. (ron/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
