Ilustrasi
Kebuntuan antara eksekutif dan legislatif berlanjut, hingga berakibat Rancangan APBD 2020 tidak pernah dibahas sampai melewati tahun 2019. Normalnya, APBD 2020 didok bersama Bupati dengan DPRD paling akhir sampai 30 November 2019.
Pemprov Jatim akhirnya mendapat permohonan rancangan Peraturan Bupati Jember tentang penggunaan APBD tahun anggaran 2020 yang dokumennya diajukan pada tanggal 13 Desember 2019.
Bupati Jember hanya diperbolehkan mengalokasikan APBD untuk keperluan belanja wajib dan mengikat. Sederhananya, keuangan APBD terbatas pemakaiannya pada kebutuhan rutin lembaga pemerintahan dan layanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.
"Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun sebelumnya. Dibatasi hanya keperluan yang mendesak," tegas Jempin dalam suratnya ke Bupati Jember.
Perihal surat tersebut, Bupati Jember Faida belum kunjung membalas sebagai upaya mengonfirmasi.
Sementara itu saat dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Ahmad Halim membenarkan salinan surat yang kini juga menyebar ke media benar adanya. "Isinya sama persis. Tidak tahu wartawan dapat dari siapa, tapi sangat identik kalau isi suratnya, tidak ada yang berbeda," ungkap Halim saat dikonfirmasi sejumlah wartawan.
Politikus Gerindra ini pun menekankan, supaya Bupati Jember benar-benar mematuhi ketentuan dari Pemprov Jatim. "Jangan sampai melenceng pengalokasian anggarannya. Itu konsekuensi karena eksekutif yang membuat APBD terlambat. Semua bisa melihat dari surat Pemprov Jatim, kronologisnya jelas di situ," tandasnya. (ata/yud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
