Pengumuman Rekom Surabaya Batal Lagi, Sekjen PDIP Konsolidasi dengan 19 Ketua DPC

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pengumuman rekom partai untuk Pilkada Surabaya kembali batal. Demikian pula rekom untuk Pilkada Situbondo, Jember, Pacitan, dan Sidoarjo juga tak kunjung diumumkan.

Padahal sebelumnya disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjungan Jatim, Deni Wicaksono, pengumuman rekom Pilkada Surabaya akan dilakukan sebelum akhir bulan Agustus. Hal itu disampaikan setelah adanya sejumlah penundaan sebelumnya.

Alhasil, kedatangan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ke Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tidak untuk mengumumkan 5 rekom pilkada, termasuk Surabaya. Bahkan Hasto mengaku tidak membawa amplop rekom yang sebelumnya pernah diperlihatkan Ketua DPP Bidang Politik, Puan Maharani dalam pengumuman rekom virtual belum lama ini. Hasto justru melakukan konsolidasi internal dengan 19 ketua DPC yang daerahnya melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020.

“Tidak ada tarik tambang politik. Yang ada tarik rakyat, bebaskan dari belenggu kemiskinan dan ketidakadilan," ujar Hasto menjawab sinyalemen yang banyak berkembang, Minggu (30/8).

Hasto yang didampingi sejumlah Ketua DPP seperti Djarot Saiful Hidayat dan Tri Rismaharini menegaskan, Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tentu memiliki nilai strategis bagi PDI Perjuangan. Karena itu, pihaknya bertekad bersama rakyat menjaga, melindungi, menangkan Surabaya.

Hasto menambahkan, PDI Perjuangan dalam konsolidasi di Jawa Timur menilai pilkada bukan sekadar tampilkan calon secara sembarangan. Bagi PDI Perjuangan, baru menjadi calon saja sudah harus memenuhi kriteria ideologis Pancasilais, memiliki kemampuan teknokratis guna menyelesaikan masalah rakyat, dan bertanggung jawab bagi masa depan.

Terlebih, Surabaya yang menjadi ikon begitu banyak identitas keberhasilan. Mulai smart city, the green city, the cultural city, dan begitu banyak identitas lainnya seperti Kota Paling Bersih.

"Karena itulah Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia akan dijaga dan dilindungi oleh seluruh anggota dan kader partai yang menyatu dengan rakyat untuk dimenangkan dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 ini," imbuh Hasto.

Terpisah, Baihaki Siradj, Pengamat Politik dari Accurat Research and Consulting Indonesia (ARC Indonesia) menilai pengumuman rekom Pilkada Surabaya yang terus-menerus diulur untuk meminimalisir potensi gejolak yang terjadi di internal partai. Pasalnya, tak bisa dipungkiri saat ini ada beberapa faksi yang masing-masing memiliki calon untuk menggantikan Tri Rismaharini.

Karena itu, kedatangan sekjen partai ke Surabaya dalam rangka melakukan framing kalau apapun keputusan tentang rekom Pilkada Surabaya adalah keputusan partai, prerogatif ketua umum yang harus dipatuhi. Dengan begitu, diharapkan barisan kader di Surabaya solid dan faksi-faksi yang ada tegak lurus mematuhi keputusan partai.

"Sebenarnya keputusannya kan sudah ada. Bahkan rekom itu sudah diperlihatkan dalam amplop tertutup oleh Mbak Puan (Maharani). DPP seperti memilih waktu yang dianggap pas untuk mengumumkan rekom untuk Pilkada Surabaya," kata Baihaki. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News