“Kalau sekarang nilai tanah itu masih berbasis zona. Contohnya zona daerah sini nilainya sekian. Tetapi nanti tidak begitu. Bidang tanah A nilainya sekian, bidang tanah B nilainya sekian. Itu harapan kami nanti ke depan,” lanjut dia.
Untuk mekanisme pendataan, kata Jonahar, nantinya jajaran dari kelurahan akan turun bersama dengan petugas BPN untuk mengidentifikasi wilayah tersebut. Namun begitu, pihaknya berharap agar upaya ini bisa segera disosialisasikan. “Agar pendataan ini dapat segera diketahui oleh warga yang tersebar tiap-tiap kelurahan,” harapnya
Senada dengan itu, Wali Kota Risma mengatakan, selama ini pihaknya bersama jajarannya mendukung penuh berbagai upaya dari BPN. Apalagi, selama ini hubungan Pemkot Surabaya dengan Kantor BPN I dan II dinilai baik dan saling mendukung. "Jadi mungkin hubungan paling baik di Indonesia adalah Surabaya. Jadi kalau BPN membutuhkan sesuatu akan kami bantu,” kata Risma.
Menurut Presiden UCLG Aspac ini, menangani aset Pemkot Surabaya selama ini bisa dibilang rumit. Apalagi status tanah tersebut milik perorangan. Namun begitu, Risma memastikan akan berusaha semaksimal mungkin membantu dengan melibatkan lurah-lurah se-Surabaya.
“Tentu tanah perorangan itu pengawalannya tidak seketat tanah aset pemerintah kota. Tapi permasalahan seperti itu rupanya juga terjadi di berbagai kota besar,” ungkapnya.
Ia berharap, sinergi dan hubungan yang harmonis ini akan terus terjalin dengan baik sampai kapanpun. Di kesempatan yang sama, ia pun menceritakan berbagai pengalaman yang pernah dilaluinya bersama rekan-rekan BPN I dan II. “Staf kami pun ada yang di sana (BPN I dan II) untuk membantu. Jadi kami pastikan akan terus membantu,” pungkasnya. (ian/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News