Puluhan Aktivis PMII Nganjuk mendatangi Gedung DPRD Nganjuk untuk menyuarakan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Jumat (9/10/2020). (foto: BAMBANG/ BANGSAONLINE)
Sementara itu, Yuangga, di hadapan para demonstran mengaku menerima aspirasi tersebut lantaran pihak DPRD juga sepakat untuk menolak Omnibus Law. "Saya sepakat menolak Omnibus Law, karena dengan Omnibus Law kaum marginal juga akan tersakiti," kata Yuangga.
Beban terberat yang akan dihadapi, lanjutnya, yaitu akan terjadi kerusakan lingkungan. "Saya akan bersurat ke DPR RI," tandasnya.
Memang, sampai saat ini dirinya belum bisa melakukan akses untuk mengetahui isi dari Omnibus Law, padahal hal ini agar masyarakat bisa paham benar apa isinya. "Saya juga belum bisa download hasil rapat kemarin, karena masyarakat juga berhak tahu hasilnya," ungkapnya.
Kapolres Nganjuk, AKBP Handono Subiakto berharap agar agenda aksi yang dilaksanakan PC PMII Nganjuk bisa berjalan aman.
"Saya imbau agar gerakan ini adalah bentuk aspirasi, agar bisa berjalan aman tanpa adanya hal yang tidak kita inginkan bersama," kata Handono. (bam/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
