SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ternyata terus membara. Yang mengejutkan, konflik itu meluas bukan hanya karena faktor pelanggaran AD/ART yang selama ini dipersoalkan, tapi juga menyangkut citra partai akibat berita-berita korupsi di mata publik sehingga elektabilitasnya anjlok.
“Elektabilitas PKB tinggal 2,4 persen. Kasus dugaan korupsi yang menimpa ketum PKB sangat berpengaruh terhadap nama baik partai,” kata Muhammad Husen, Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Banten, Sabtu (15/5/2021).
BACA JUGA:
- Susul PKB, PSI Beri Rekom Abdul Ghofur Maju Jadi Bacabup Lamongan
- Dapat Rekom dari PKB, Gus Haris dan Ra Fahmi Maju Pilkada 2024 di Kabupaten Probolinggo
- Bakal Calon Bupati Sampang Diundang DPP PKB Ikuti Fit and Proper Test, Noer Tjahja: Alhamdulillah
- DPP PKB Rekom Abdul Ghofur Maju di Pilkada Lamongan 2024
Husen mengacu pada hasil survei LP3ES yang menyebut bahwa elektabilias PKB hanya 2,4 persen seandainya pemilu digelar sekarang. Dalam survei ini posisi PKB nyaris sama dengan PAN yang hanya mendapat 2.2 persen dan paling buncit PPP yaitu 2,1 persen. Sementara PDIP peringkat satu (24.0 persen) dan Partai Demokrat peringkat dua (11,3 persen).
Karena itu para kiai jajaran dewan Syuro dan pengurus Tanfidz PKB Provinsi Banten terang-terangan menggelar deklarasi mendukung Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk melengserkan Cak Imin yang telah berkuasa sejak Muktamar PKB Semarang tahun 2005.
Deklarasi dukungan terhadap MLB itu digelar pada 11 Mei 2021 lalu. Tak tanggung-tanggung. Yang membacakan deklarasi dukungan MLB itu adalah Ketua Dewan Syuro DPW PKB Provinsi Banten KH Encep Subandi. Deklarasi itu diikuti sejumlah pengurus dan kader PKB dengan logo PKB.
Dalam pernyataan sikap tertulis itu mereka mendaulat Mabroer MS sebagai pemimpin gerakan refromasi internal PKB secara nasional.
Husein mengakui tak mudah menegakkan kebenaran di partai yang didirikan para kiai itu. Ia sendiri mengaku menjadi korban kesewenang-wenangan Ketua Umum DPP PKB A Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Menurut Husen dirinya dipecat justru karena menegakkan kebenaran di PKB. “Saya dipecat karena tak mau menandangani pencairan dana Kesbangpol. Saya memang tak mau tandatangan, karena dana itu tak disimpan di bendahara sebagaimana aturan partai, tapi dipegang ketua,” kata Husen.