Petugas saat mengecek normalisasi salah satu sungai di Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. foto: ist.
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri terus berupaya untuk mengatasi permasalahan air di wilayahnya, salah satunya dengan melakukan normalisasi sungai. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meluapnya air sungai ketika musim hujan.
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menyebutkan bahwa persoalan banjir akan ditanganinya dengan serius. Tak hanya normalisasi, pihaknya juga menurunkan tim riset tersendiri untuk melakukan pembangunan tentang air di Kabupaten Kediri.
BACA JUGA:
“Bicara mengenai banjir, kita bicara jangka panjang, bahkan bisa tiga hingga lima tahun mendatang persoalan banjir ini baru bisa diselesaikan. Karena tingkat kompleksitasnya sangat tinggi,” ujarnya, Kamis (30/9).
"Tidak hanya normalisasi, kita siapkan tim riset dari Universitas Gajah Mada (UGM) untuk mengecek bagaimana kondisi debit air, air bersih untuk warga, air untuk pertanian. Setelah data diolah, hasil dari riset ini akan kita jadikan acuan untuk pembangunan tentang air di Kabupaten Kediri,” tuturnya menambahkan.
Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri, Saifudin Zuhri, mengungkapkan bahwa saat ini Kabupaten Kediri belum memasuki musim penghujan. Menurut dia, hujan belakangan ini disebabkan oleh siklus saroja di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Untuk saat ini sebenarnya wilayah Kabupaten Kediri masih belum dalam musim penghujan. Karena siklus Badai Seroja sehingga terjadi hujan di wilayah kita (Kabupaten Kediri) ini,” urai Zuhri.
Menurutnya, Kabupaten Kediri masih memasuki musim kemarau basah. Sedangkan musim penghujan diprediksi datang akhir tahun nanti. “Puncak penghujan diprediksi sekitar Desember,” ucap Zuhri.
Dalam normalisasi ini, pihaknya juga berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR), dinas perumahan dan permukiman (disperkim), serta Dinas Pengairan Jawa Timur. Selain normalisasi, proyek tersebut juga meliputi pembuatan talut serta selokan di beberapa titik yang berpotensi banjir.
“Selain itu, kita telah menyiapkan relawan dan petugas untuk melakukan evakuasi jika terjadi banjir ataupun longsor,” kata Zuhri.
Penyebab banjir di Kabupaten Kediri bukan hanya karena curah hujan yang tinggi, sedimentasi Sungai Kolokoso juga memperparah terjadinya luapan air. Meski begitu, sungai ini mempunyai peran penting untuk irigasi persawahan di wilayah Tarokan.
Untuk itu, DPUPR Kabupaten Kediri yang berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jawa Timur melakukan normalisasi Sungai Kolokoso. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Dinas PUPR Kabupaten Kediri, Andri Eko P, mengatakan bahwa normalisasi Sungai Kolokoso ini dilakukan sepanjang 6 kilometer.
"Normalisasi ini dilakukan untuk mengurangi imbas cakupan banjir yang menjadi langganan tiap tahun di wilayah Tarokan,” kata Andri.
Ia menyebutkan, normalisasi dimulai dari Desa Jati dan ditargetkan akan selesai sebelum akhir tahun. “Ya, targetnya sebelum Desember sudah Rampung,” ucap Andri.
Tindakan preventif dari Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengatasi banjir ini disambut baik oleh warga dan petani. Salah satunya Suparlandimin, petani di Desa Jati Kecamatan Tarokan.
”Ya normalisasi ini memang permintaan dari masyarakat, dan sejak dulu ditunggu-tunggu. Sejak tahun 1989 baru pertama kali ini saya melihat ada normalisasi di daerah sini. Dan sangat senang sekali. Agar bisa memperlebar sungai dan mengendalikan banjir,“ kata Suparlandimin.
Ia juga berharap dengan adanya normalisasi tersebut tak akan ada kerugian lagi akibat banjir di persawahan warga.
"Tahun lalu kita tanam 4 kali gagal karena banjir, semoga normalisasi ini bisa mengurangi efek banjir agar tidak terjadi kerugian yang dialami oleh warga dan petani,” ucap Suparlandimin. (adv/kominfo)
