Fraksi Golkar dan PKB DPRD Gresik Minta APBD 2022 Difokuskan untuk Pendidikan, ini Jawaban Bupati

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Fraksi Golkar dan PKB DPRD Gresik memberikan catatan khusus terhadap anggaran belanja sektor pendidikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022.

Kedua fraksi pemilik kursi terbanyak nomor urut satu dan dua di DPRD Gresik itu memiliki pandangan sama dalam memperjuangkan kebutuhan layanan dasar pada APBD 2022. Salah satunya, memberikan atensi khusus untuk sektor pendidikan.

Dalam RAPBD 2022, dinas pendidikan direncanakan mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp. 955.041.451.588, atau hampir 30 persen dari RAPBD Gresik.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Gresik, Asroin Widiana, meminta agar anggaran belanja pada RAPBD 2022 fokus pada kegiatan yang berhubungan dengan program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kurikulum, serta program pendidik dan tenaga kependidikan.

"Kami contohkan, bantuan dana pendidikan untuk komputer, alat peraga, laboratorium praktikum untuk siswa/siswi sekolah SD sampai SMP sederajat. Juga untuk pelatihan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan kesejahteraan guru non-PNS dan nonsertifikasi," ucap Asroin kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (20/10).

Hal serupa diungkapkan Anggota Fraksi PKB, Abdullah Hamdi. Fraksi PKB meminta alokasi anggaran di bidang pendidikan sebesar Rp. 955 miliar digunakan sepenuhnya untuk memenuhi standar pelayanan minimal dan pemenuhan fasilitas kegiatan belajar mengajar.

Misalnya, untuk memenuhi kelayakan bangunan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan media belajar lainnya. "Pos-pos tersebut harus mendapat prioritas pada belanja pendidikan, baik itu untuk sekolah negeri maupun swasta," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Abdullah Hamdi juga mempertanyakan peran dinas pendidikan dalam memenuhi standar pelayanan minimal di sekolah-sekolah yang ada.

"Sehingga tidak ada lagi sekolah yang difavoritkan, begitu pun sekolah yang dianggap berkualitas rendah," pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani menyatakan alokasi anggaran belanja pada dinas pendidikan memang difokuskan pada program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kurikulum, serta program pendidikan dan tenaga pendidikan.

Untuk program pengelolaan pendidikan, telah dialokasikan anggaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp. 68.294.054.820, Sekolah Dasar (SD) Rp. 85.260.444.190, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp. 89.228.845.684.

"Di dalam anggaran tersebut terdapat penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan/rehab perpus dan laboratorium, pengadaan alat praktik/peraga siswa, serta pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah," katanya.

Pihaknya juga berupaya mengurangi disparitas sekolah favorit dan sekolah berkualitas rendah dengan menaikkan mutu sekolah yang dinilai tertinggal. Hal ini bisa dilihat dari anggaran belanja pendidikan yang diperuntukkan sekolah negeri sebesar Rp 151 miliar, sedangkan untuk sekolah swasta Rp 269 miliar.

Upaya mengurangi disparitas juga dilakukan dengan meratakan persebaran guru dan PPDB menggunakan sistem zonasi. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News