Urai Persoalan Likuiditas dan Kredit Macet, DPRD Kota Mojokerto Sepakati Bentuk Pansus BPRS

KOTA MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - DPRD Kota Mojokerto menetapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) karena bank syariah ini tengah dilanda persoalan likuiditas dan kredit macet. Sekitar separuh lebih para wakil rakyat yang hadir dalam rapat paripurna Pengambilan Keputusan atas Pansus BPRS itu menyepakati upaya penyehatan bank pelat merah itu. 

"Atas keputusan DPRD berdasarkan asas musyawarah mufakat, maka ditetapkan pembentukan Pansus BPRS. Pansus ini akan bekerja selama enam bulan ke depan," kata Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sony Basuki Rahardjo, yang menjadi pimpinan sidang paripurna, Kamis (23/10).

Dalam sidang tersebut, politikus Golkar itu juga menetapkan Moeljadi sebagai Ketua Pansus dan Mochamad Harun sebagai wakil ketua. Upaya penyelamatan dan penyehatan BPRS menjadi isu utama dari menggelindingnya pansus tersebut. 

"Melalui pansus kita tahu sejauh mana pengucuran modal pemerintah yang diberikan kepada BPRS. Itu demi penyehatan dan kelancaran kinerja BPRS sendiri," kata Agus Wahjudi Utomo dari Fraksi Golkar.

"Kalau ada pelanggaran hukum maka kami menyerahkan kepada aparat hukum sendiri," ucap Agus menambahkan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB, Djunaedi Malik, secara tegas mengungkapkan persetujuan atas pembentukan pansus BPRS. Menurut dia, keberadaan pansus sangatlah dibutuhkan. 

"Ada persoalan besar, pelik, dan sangat substansi di BPRS, yakni persoalan likuiditas yang sangat pelik," kata Djunaedi.

Padahal, lanjut Djunaedi, peran lembaga perbankan ini sebagai penguatan ekonomi kerakyatan. Ia menuturkan, BPRS harus menyelesaikan kewahiban yang besar karena ada dugaan peminjam yang syarat SOP-nya tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

"Namun terkait penyertaan modal BPRS oleh pemerintah di mana uang itu tidak jelas. Diduga ada deposito Rp48 miliar tidak dapat terlayani dengan baik, belum pinjaman ke bank lain. APBD kota sudah terkucur Rp25 miliar sekian, ini harus dipertanggungjawabkan oleh BPRS, " urai Djunaedi.

"Ini jadi persoalan yang macet harus dipertanggungjawabkan dengan baik. DPRD wajib menyikapi sebagai fungsi pengawasan, harus diluruskan fungsi BPRS sesuai perda. Terkait kredit macet itu bukan tugas kita, itu tugas APH," tutur Djunaidi.

Dukungan pembentukan pansus juga disuarakan oleh PAN, fraksi partai berlambang matahari bersinar ini menyatakan sangat setuju terbentuknya pansus, begitu pula dengan fraksi gabungan. Juru bicara (Jubir) Fraksi Gerakan Keadilan Pembangunan (GKP), Agung Sucipto, mengungkapkan bahwa pembentukan pansus BPRS ini adalah proses untuk mengungkap dan menyehatkan BPRS.

"Kami memandang perlu membentuk pansus untuk melihat BPRS. Kami mendukung sepenuhnya dan siap berpartisipasi melaksanakan jalannya pansus tersebut," kata Agung setelah mempelajari dengan seksama masalah BPRS.

Dukungan ini tidak serta merta menjalar ke Fraksi Demokrat. Jubir Demokrat, Nuryono Sugiarjo, menyatakan bahwa soal kredit macet dari debitur dan kreditur itu sedang diperiksa APH, maka capaian outputnya tidak maksimal karena momentumnya sudah terlambat.

"Kami memohon maaf atas kepada temen teman pengusul. Bahwa dalam tubuh BPRS telah ada bergantian struktur. Kami memberikan kesempatan kepada sistem yang ada. Atas dasar itu, kami beranggapan daripada membentuk pansus, bisa dipergunakan secara optimal dapat mencermati struktur yang baru," kata Nuryono.

"Kami mengimbau agar DPRD memaksimalkan agenda yang ada. Seperti KUA-PPAS, pembahasan perda eksekutif, dan legislatif," ucap Nuryono. (yep/mar)