GRESIK, BANGSQONLINE.com - Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir mendesak Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) dr. Ummi Khoiroh, tak tinggal diam soal adanya temuan beras untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kualitasnya dinilai tak layak konsumsi yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Morowudi, Kecamatan Cerme.
"Saya rasa Kadinsos sudah tahu persoalan ini. Sudah baca di surat kabar maupun media sosial (medsos). Sebab, persoalan tersebut banyak dimuat media massa. Karena itu, saya minta Kadinsos jangan tinggal diam. Saya mendesak Kadinsos turun. Bentuk tim investigasi untuk mengusut persoalan tersebut," ucap Abdul Qodir saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com, Selasa (18/1/2022).
BACA JUGA:
- DPRD Gresik Gelar Paripurna Usulan Pimpinan Definitif, Pembentukan Fraksi, dan Rancangan Tatib
- DPRD Gresik Jadwalkan Paripurna Penetapan 4 Pimpinan Definitif
- Kejari Gresik Periksa 8 Orang Buntut Dugaan Penyimpangan Beras CSR Desa Roomo
- Beras dari Dana CSR Bau dan Tak Layak, Warga Desa Roomo Gresik Demo Kades
Abdul Qodir mengaku miris saat mendapatkan informasi adanya beras BPNT tak layak konsumsi di Desa Morowudi. Menurutnya, fisik beras tersebut tak memenuhi kriteria yang disyaratkan.
"Makanya, saya mendesak Kadinsos bentuk tim untuk mengusutnya. Jika benar ada penyelewengan harus diusut tuntas," pintanya.
"Namun sebaliknya, jika ada kejadian ini (beras BPNT), kemudian dinsos tak turun, maka patut dipertanyakan, ada apa dengan dinsos. Apa dinsos ada connecting?," sambung Ketua DPC PKB Kabupaten Gresik ini.
Sebagai tindak lanjut atas kasus tersebut, pihaknya mengaku telah meminta Komisi IV untuk memanggil Kadinsos dan penanggungjawab penyaluran BPNT.