Menurut Qodir, program BPNT sangat bagus untuk membantu masyarakat kurang beruntung. Namun praktik di lapangan, banyak komoditi yang diberikan kepada KPM, tak memenuhi syarat seperti diatur oleh Kemensos.
Ia kemudian mencontohkan soal e-Warong sebagai toko atau tempat penyalur BPNT, yang dinilainya hanya formalitas. "Banyak kami temui di lapangan keberadaan e-Warong hanya sebagai syarat administratif," ungkapnya.
Abdul Qodir juga menyinggung kuantitas komoditi yang diterima KPM. Sebab, dari uang Rp 200 ribu yang diterima tiap-tiap KPM, komoditi seperti beras, telur dan komoditii lain, yang diterima setelah ditotal rata-rata hanya ketemu kisaran Rp 170-175 ribu.
"Semua itu terjadi karena banyak tangan, sehingga terjadi penyusutan dari pagu bantuan Rp 200 ribu per KPM," bebernya.
Karena itu, pihaknya berharap dinsos melakukan perbaikan sistem penyaluran BPNT agar tak merugikan KPM. Ia juga meminta komoditi untuk BPNT diambil dari hasil pertanian di Gresik seperti beras, buah, sayur, telur, dan komoditi lain.
"Saya pikir komoditi seperti beras di Gresik lebih dari cukup. Sebab, Gresik selalu surplus beras setiap panen. Termasuk telur, buah-buahan, sayur juga banyak dari hasil tanam dan budi daya masyarakat. Itu akan lebih menguntungkan petani kita juga," pungkasnya. (hud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News