Lantik 4 Pejabat Eselon II, Gubernur Khofifah Minta Segera Adaptasi dan Tancap Gas

Selain itu, Khofifah juga meminta Kepala Disbudpar Jatim memastikan kesiapan tempat-tempat wisata terutama wahana-wahananya. Baik wisata alam maupun buatan yang harus dipastikan dalam kondisi aman.

Apalagi, berdasarkan survei dari Kemenhub RI, pada liburan Nataru ini diprediksi pergerakan masyarakat Indonesia sebanyak 107,63 juta orang. Dari jumlah tersebut, pergerakan masyarakat didominasi dari dan ke Jatim dengan persentase 16,30 persen atau sekitar 17,54 juta orang. Juga daerah tujuan terbanyak ke Jatim yaitu 15,18 persen atau sekitar 16,3 juta orang.

"Maka tolong dicek betul tempat-tempat wisata. Jangan sampai ada hal yang tidak kita inginkan. Jangan sampai ada wahana terlalu tua apalagi ketika kapasitasnya meningkat. Pastikan semua aman, pastikan verifikasinya valid dan update," katanya.

Lebih lanjut, Khofifah berpesan kepada Kepala Disnaker agar terus menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Terutama bagi lulusan SMK maupun SMA double track. Sehingga diharapkan lulusannya terserap di berbagai sektor hususnya industri manufaktur.

"Pastikan TPT Jatim makin turun, makin turun, makin turun. Sebenarnya TPT kita selalu di bawah rata-rata nasional. Tapi kembali pastikan TPT makin turun. Kemudian komunikasikan dengan industri manufaktur agar serapan tenaga kerjanya banyak dari Jatim," terangnya.

Sedangkan kepada Wakil Direktur Pendidikan Profesi, Penelitian dan Sumber Daya Manusia RSUD dr. Soetomo, Khofifah berpesan agar RSUD dr. Soetomo tetap menjadi referensi nasional. Serta berbagai capaian prestisius yang telah diraih agar tetap dijaga, ditingkatkan dan dibangun keberseiringannya.

"Kita tahu bahwa rumah sakit terbesar di Indonesia adalah RSUD dr. Soetomo. Karena RS Cipto Mangunkusumo Jakarta kapasitas tempat tidurnya 1.200 , sedangkan di Soetomo 1.500 tempat tidur. Jadi tetaplah menjadi referensi nasional," katanya.

"Kemudian terkait Universal Health Coverage (UHC) terutama di kab/kota. Seringkali karena pemakaian alkes tertentu reimburse tidak 100 persen dicover rumah sakit kab/kota. Karena tidak semua alkes reimburse utuh sesuai dengan tarif, termasuk juga nakesnya. Saya selalu berpesan pasien jangan dipulangkan setengah sehat, mereka harus dipulangkan ketika sudah sehat," imbuhnya.

Lebih jauh, Khofifah juga menjelaskan, pelantikan ini merupakan bagian dari kebutuhan organisasi agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Hal ini karena ada beberapa Kepala OPD yang telah memasuki masa purna tugas maupun yang beralih ke jabatan fungsional.

"Yang berbeda ini Inspektorat, harus dengan rekomendasi Kemendagri jadi harus melalui Irjen Kemendagri. Jadi kalau yang lain prosesnya cukup sampai KASN, tapi untuk inspektorat ini tidak cukup KASN tapi juga harus ada rekomendasi dari Kemendagri," pungkasnya.

Pelantikan juga dihadiri Kepala Kanreg II BKN Surabaya Mohammad Ridwan, Ketua Pansel Prof. Mohammad Nuh, Anggota Pansel Prof. M. Masud Sa'id, para Asisten Sekdaprov Jatim, para Staf Ahli Gubernur, serta para pejabat Eselon II di lingkungan Pemprov Jatim. (dev/mar)