Wujudkan Provinsi Madura, Pakde Karwo Sarankan Kecamatan Kamal jadi Kota

Wujudkan Provinsi Madura, Pakde Karwo Sarankan Kecamatan Kamal jadi Kota Gubernur Jatim, Soekarwo, bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama se-Madura membahas soal Provinsi Madura di Grahadi. foto: rochmatun nisa/BANGSAONLINE

Di tempat yang sama, Rektor universitas Trunojoyo Muhamad Syarif mengatakan, pihaknya bertugas mengkaji secara akademis tentang syarat adminstratif yang perlu dilakukan untuk pembentukan Kota Kamal.

"Kita akan pelajari apa saja syarat adminstratif tentang pemekaran dan apa saja yang diperlukan. Kami setuju tentang pembentukan provinsi ini. Konsepnya dalah untuk kesejahteraan masyarakat dan syiar Islam," ujar Syarif.

Sementara itu, Deklarasi Provinsi Madura rencananya akan dilaksanakan pada 10 November, tepat peringatan Hari Pahlawan. Deklarasi ini untuk menunjukkan kepada masyarakat Jatim dan masyarakat Indonesia tentang perjuangan Madura memisahkan diri dari Jawa Timur. P3M mengklaim mendapat dukungan dan persetujuan dari sejumlah tokoh masyarakat dan empat Bupati di Pulau Madura yakni Kabupaten Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan Pamekasan.

(Baca juga: Undangan Deklarasi Provinsi Madura Beredar Luas)

Di sisi lain, Aliansi Ulama Madura (AUMA) mengaku setuju jika Madura menjadi provinsi. Mengingat banyak potensi yang dimiliki pulau garam itu. Namun, mereka menilai tak harus disegerakan, mengingat minimnya persiapan menuju pemekaran.

(Baca juga: Anggota Dewan Setuju Dibentuk Provinsi Madura Asal...)

Sekretaris AUMA, K.H. Fadholi M. Ruham mengatakan Madura memiliki sumber daya alam yang memadai, seperti minyak dan gas yang dinilai tidak kalah dengan daerah yang lain. "Madura kurang apa, pelabuhan sudah bagus, bandara sudah ada, tinggal memperbesar saja," kata dia, Minggu (8/11) dikutip dari metrotvnews.com.

Sementara dari sumber daya manusia, Fadholi menilai sudah banyak tokoh Madura yang menjadi tokoh nasional dan memiliki kompetensi di bidangnya. Namun, ia tidak setuju jika Madura mendeklarasikan diri menjadi provinsi dalam waktu dekat. Pasalnya, langkah tersebut dianggap sporadis dan tanpa ada persiapan yang matang. "Sebagian besar ulama saya yakin tidak setuju," ujar dia. (nis/mtrv/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Warga Kota Pasuruan Berebut Minyak Goreng Curah Saat Gubernur Jatim Pantau Operasi Pasar':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO