Oleh: Arief Supriyono
Tema 'Satu Komitmen, Jutaan Senyuman: Badan Usaha Peduli JKN' yang diangkat BPJS Kesehatan Cabang Surabaya layak diapresiasi. Di tengah tantangan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional, dunia usaha diajak tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga menunjukkan kepedulian kepada masyarakat yang belum sepenuhnya terlindungi.
Namun, di balik semangat tersebut, terdapat satu hal mendasar yang tidak boleh diabaikan: kepedulian harus berangkat dari kepatuhan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibangun di atas prinsip gotong royong sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Dalam skema ini, seluruh komponen bangsa memikul tanggung jawab bersama untuk memastikan pelayanan kesehatan dapat diakses seluruh warga negara. Karena itu, peran badan usaha tidak hanya penting sebagai pemberi kerja, tetapi juga sebagai salah satu penyangga utama keberlanjutan program.
Regulasi telah mengatur secara jelas kewajiban pemberi kerja. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta JKN, melaporkan data kepesertaan secara benar, serta menyetorkan iuran tepat waktu.
Untuk pekerja penerima upah di sektor pemerintah maupun swasta, iuran ditetapkan sebesar lima persen dari upah bulanan, dengan porsi empat persen dibayar pemberi kerja dan satu persen dibayar pekerja.
Ketentuan ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya. Karena itu, sebelum berbicara mengenai donasi dan kegiatan sosial, kepatuhan terhadap kewajiban dasar harus menjadi prioritas.
Perusahaan yang masih menunda pembayaran iuran, tidak melaporkan seluruh pekerjanya, atau mencantumkan upah di bawah kondisi sebenarnya, pada hakikatnya sedang mengurangi hak pekerja untuk memperoleh perlindungan kesehatan yang layak. Kepedulian sosial tidak dapat menggantikan kewajiban hukum yang melekat pada setiap pemberi kerja.
Risiko ketidakpatuhan juga tidak bisa dianggap sepele. Selain menghadapi sanksi administratif, perusahaan dapat menanggung konsekuensi finansial yang jauh lebih besar.
Ketika peserta mengalami tunggakan dan membutuhkan perawatan inap, terdapat ketentuan denda pelayanan yang dalam kondisi tertentu menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Situasi ini menunjukkan bahwa kepatuhan bukan hanya melindungi pekerja, tetapi juga melindungi perusahaan dari risiko yang sebenarnya dapat dihindari.
Pada saat yang sama, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan JKN. Salah satu perubahan penting adalah implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang bertujuan menghadirkan standar pelayanan yang lebih setara bagi seluruh peserta.
Kebijakan ini menjadi langkah penting agar pekerja tidak hanya mendapatkan akses layanan kesehatan, tetapi juga memperoleh kualitas pelayanan yang lebih baik dan manusiawi saat menjalani perawatan.
Bagi dunia usaha, perubahan tersebut seharusnya dipandang sebagai peluang. Regulasi kini memberi ruang yang lebih jelas bagi perusahaan yang ingin menyediakan perlindungan tambahan melalui fasilitas kesehatan pelengkap atau manfaat kesejahteraan lainnya.
Dengan demikian, investasi perusahaan terhadap kesehatan pekerja tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga bagian dari strategi menciptakan produktivitas dan loyalitas tenaga kerja.
Namun kepatuhan terhadap JKN tidak dapat dipisahkan dari kepatuhan terhadap program ketenagakerjaan. Perlindungan pekerja harus dibangun secara menyeluruh.
Kecelakaan kerja, misalnya, memiliki skema penjaminan tersendiri yang berbeda dengan JKN. Ketika salah satu kewajiban diabaikan, pekerja berpotensi terjebak dalam celah perlindungan yang justru merugikan mereka pada saat paling membutuhkan bantuan.
Di atas fondasi kepatuhan itulah kepedulian sosial menemukan maknanya. Kami mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu warga kurang mampu memperoleh perlindungan JKN atau mengaktifkan kembali kepesertaan yang terkendala tunggakan.
Langkah ini sangat berarti, terutama bagi masyarakat yang kehilangan akses perlindungan kesehatan akibat tekanan ekonomi. Meski demikian, program bantuan harus dikelola secara akuntabel.
Penyaluran bantuan perlu tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Tanpa tata kelola yang baik, niat mulia berisiko kehilangan dampak yang diharapkan. Karena itu, sinergi antara perusahaan, BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan lembaga sosial menjadi faktor penting untuk memastikan setiap bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Di sisi lain, bantuan dari dunia usaha tidak boleh dipahami sebagai pengganti tanggung jawab negara. Pemerintah tetap memegang peran utama dalam memastikan masyarakat miskin dan rentan memperoleh perlindungan kesehatan melalui skema bantuan iuran.
Kehadiran sektor swasta seharusnya menjadi pelengkap yang memperkuat ekosistem gotong royong, bukan menjadi satu-satunya penyangga. Data yang dipaparkan dalam sarasehan menunjukkan bahwa tantangan masih cukup besar.
Cakupan kepesertaan JKN di Surabaya memang sangat tinggi, tetapi masih terdapat peserta yang berstatus nonaktif, termasuk dari segmen pekerja penerima upah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama karena setiap peserta yang tidak aktif berpotensi kehilangan akses perlindungan saat menghadapi risiko kesehatan.
Pada saat yang sama, biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat menuntut kepatuhan pembayaran iuran agar keberlangsungan program tetap terjaga.
Karena itu, keberlanjutan JKN tidak dapat dibebankan hanya kepada BPJS Kesehatan. Program ini membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, pekerja, hingga masyarakat.
Kepatuhan terhadap aturan, transparansi pengelolaan, dan kepedulian sosial harus berjalan beriringan sebagai satu kesatuan. Pada akhirnya, tema “Satu Komitmen, Jutaan Senyuman” bukan sekadar slogan seremonial.
Maknanya akan terasa ketika seorang pekerja dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa khawatir biaya, ketika keluarganya tetap terlindungi saat menghadapi musibah, dan ketika masyarakat rentan mendapatkan akses kesehatan yang layak. Di situlah nilai sejati gotong royong JKN hadir.
Bagi badan usaha, kesempatan untuk mewujudkan jutaan senyuman itu sesungguhnya dimulai dari langkah paling sederhana: memastikan seluruh pekerja terlindungi, iuran dibayar tepat waktu, dan kepedulian sosial dijalankan secara nyata.
Sebab keberlanjutan JKN pada akhirnya tidak hanya dibangun oleh regulasi, melainkan juga oleh komitmen bersama untuk menjaga rumah besar gotong royong kesehatan Indonesia.
Penulis merupakan Ketua BPJS Watch Jawa Timur, sekaligus Pemerhati Jaminan Sosial Nasional dan Konsultan Publik
