Oleh: M. Mas’ud Adnan
Karakter dan gaya kepemimpinan PBNU mengalami metamorfosis luar biasa, terutama pada 15 tahun terakhir ini. Pada era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga KH Hasyim Muzadi, kepemimpinan PBNU dikenal bercorak karismatik, transformatif, populis dan egaliter. Tapi pada 15 tahun terakhir kepemimpinan PBNU cenderung koersif, otokratif dan bahkan toksik.
Kesimpulan ekstrem saya ini berdasarkan hasil wawancara saya dengan para pengurus NU, baik di tingkat wilayah atau provinsi (PWNU) maupun tingkat cabang atau kota/kabupaten (PCNU). Kapasitas saya sebagai wartawan benar-benar sangat memudahkan saya untuk mendapatkan berbagai data dan informasi dari para pengurus NU.
Apalagi selama enam kali Muktamar NU saya aktif datang. Bukan sekedar hadir tapi aktif mengamati proses pergantian kepemimpinan NU. Yaitu pada Muktamar ke-30 di Lirboyo Kediri (1999), Muktamar ke-31 NU di Boyolali (2004) dan Muktamar ke-32 NU di Makassar (2010).
Kemudian Muktamar ke-33 NU di Alun-Alun Jombang (2015), Muktamar ke-34 NU di Lampung (2021) dan Muktamar ke-35 NU di Tambakberas Jombang (2026). Yang heboh dengan isu risywah itu.
PENDEKAR MUKTAMAR
Pada Muktamar ke-34 NU di Lampung, Kiai Miftah dan Gus Yahya terpilih sebagai Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Mengekspresikan kebahagiaan kemenangannya, Gus Yahya memberikan pujian setinggi langit terhadap Gus Ipul dan Nusron Wahid. Gus Yahya menyebut Gus Ipul dan Nusron Wahid sebagai “pendekar muktamar”.
"Mereka ini walaupun dalam keadaan sakit seperti apa pun, kalau tiba waktunya Muktamar langsung sembuh," kelakar Gus Yahya yang disambut tawa para muktamirin.
Gus Ipul dan Nusron Wahid memang menjadi motor penggerak utama sekaligus tim sukses yang mengonsolidasikan dukungan PCNU dan PWNU untuk memenangkan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar 2021.
Sejak Muktamar NU di Makassar 2010, permainan politik NU memang selalu “dikuasai” kelompok Gus Ipul, Nusron Wahid, Cak Imin dan Gus Yahya. Sedemikian dominannya mereka “menguasai” arena politik NU dari muktamar ke muktamar sampai mereka disebut Gank NII (Nusron, Ipul dan Imin) plus Yahya. Namun pada Muktamar ke-35 NU di Tambakberas Jombang mereka pecah kongsi. Hanya Gus Ipul dan Nusron yang berkoalisi dan menguasai muktamar ke-35 yang heboh dengan isu risywah itu.
Namun justru karena faktor para politisi NU itulah PBNU kemudian menjadi problem. Corak kepemimpinan PBNU berubah drastis 180 derajat. Jika kepemimpinan NU pada 15 tahun sebelumnya, bercorak kharismatis, trasformatif, populis-egaliter serta penuh nuansa intelektual, tiba-tiba berubah drastis. Kepemimpinan PBNU era Gus Ipul Cs bercorak koersif, otokratis dan bahkan toksik.
Kenapa? Karena background mereka politisi. Celakanya, mereka bukan politisi idealis. Tapi cenderung pragmatis. Itu terlihat dari watak kooptasi mereka terhadap PBNU. Mereka tidak berpikir benar-salah, tapi menang-kalah. Konsekuensi yang paling krusial, mereka memandang NU – termasuk kiai - sebagai instrumen politik yang harus ditaklukkan untuk menjadi subordinasi dari kepentingan mereka.
KOERSIF, OTOKRATIF DAN TOKSIK
Definisi kepemimpinan koersif saya ambil dari konsep Daniel Goleman (2000). Menurut Goleman, kepemimpinan koersif adalah gaya kepemimpinan yang menuntut kepatuhan mutlak dan cepat melalui perintah langsung, kontrol ketat, serta ancaman atau sanksi.
Dalam kasus NU ini bisa kita lihat pada banyaknya kasus PWNU dan PCNU yang dikarteker. Mereka yang “tak selaras” dengan keinginan PBNU – atau lebih tepatnya oknum PBNU – dibekukan. Mirip modus partai politik. Tak peduli, apakah mereka yang terpilih jadi Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah PCNU atau PWNU itu kiai kharismatik, alim atau berpengaruh dan memiliki puluhan ribu santri. Jika tak sesuai dengan pilihan oknum PBNU langsung dikarteker. Tak aneh, jika ada PCNU yang dikarteker dan Konfercab berkali-kali. Seperti kasus PCNU Jombang dan Surabaya.
Sedangkan kepemimpinan otokratif saya ambil dari konsep Kurt Lewin (1939). Menurut Lewin, kepemimpinan otokratif atau otoriter adalah gaya kepemimpinan yang cenderung monopoli dan memegang seluruh kendali kekuasaan, dan pengambilan keputusan tanpa melibatkan orang lain.
Dalam konsep ini jelas sekali terjadi pada kasus KH Miftachul Akhyar selaku Rais Aam Syuriah PBNU. Ia memecat Ketua Umum Tanfidizyah PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Kiai Miftah – panggilan Kiai MMiftachul Akhyar - kemudian mengangkat KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum PBNU. Tindakan Kiai Miftah memecat Gus Yahya selaku mandataris Muktamar NU - adalah tindakan otoriter atau otokratif. Gus Yahya menjadi ketua umum PBNU lewat pemilihan langsung para muktamirin dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung. Tapi oleh Kiai Miftah didiskualifikasi begitu saja karena beda kepentingan.
Tindakan Kiai Miftah itu dibalas oleh Gus Yahya. Ia memecat Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU. Gus Yahya mengangkat Amin Said Husni sebagai Pj Sekjen PBNU.
Warga NU pun ribut dan gundah. Termasuk para pengurus NU di berbagai tingkatan. Mereka sangat kecewa dengan kepemimpinan Kiai Miftah-Gus Yahya. Mereka berharap Kiai Miftah-Gus Yahya – termasuk gerbongnya, antara lain Gus Ipul, tak lagi menjadi pengurus PBNU pada periode 2026-2031.
Ironisnya, Kiai Miftah kemudian mencabut SK pemecatan terhadap Gus Yahya. Nah, tindakan Kiai Miftah mencabut SK pemakzulan Gus Yahya itu selain tidak konsisten juga mencoreng muruah Rais Aam Syuriah, pemimpin tertinggi PBNU. Bagaimana mungkin seorang Rais Aam mengeluarkan SK tidak dipikirkan secara matang berdasarkan pertimbangan yang konprehensif. Bukankah Rais Aam merupakan sosok spiritualis, sakral dan bijak yang akrab dengan shalat istikharah.
Kemudian kepemimpinan toksik dicetuskan oleh Marcia Lynn Whicker (1996). Menurut Whicker, gaya kepemimpinan toksik adalah kepemimpinan yang cenderung tidak adaptif, sebaliknya cenderung merusak, baik disengaja maupun tidak, sehingga menurunkan semangat dan kinerja para bawahan atau anggota tim. Tujuan utamanya mengejar kepentingan pribadi sang pemimpin atau elit yang berkuasa.
Kepemimpinan toksik juga cenderung menerapkan komunikasi satu arah (top-down), menolak masukan, dan bahkan marah atau tersinggung jika dikritik.
Merusak apa? Dalam kasus NU tentu merusak aturan atau tatanan dan budaya NU. Sudah bukan rahasia lagi dalam kasus Konfercab dan Konferwil NU, seorang calon Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah PWNU dan PCNU harus patuh mutlak pada pilihan PBNU. Jika calon Rais atau Ketua PCNU yang menguat tak sesuai pilihan oknum PBNU, konfercab dan Konferwil NU bisa dibatalkan secara tiba-tiba, meski pesiapan sudah matang. Kita bisa bayangkan betapa nelangsanya PCNU dan PWNU yang sudah menyiapkan jauh hari Konfercab dan Konferwil tiba-tiba dibatalkan begitu saja saat menjelang hari H.
Belum lagi kasus permainan SK PCNU dan PWNU. Menurut beberapa ketua PWNU dan PCNU, tidak mudah mengurus SK, meski mereka sudah terpilih sebagai Rais Syuriah atau Ketua Tanfidziyah. Perlu ada proses “penyesuaian” komitmen dengan PBNU, terutama dalam pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Lebih-lebih jika mendekati muktamar. Jadi urusan SK yang sejatinya adalah proses adiministratif tapi dimanipulasi untuk kepentingan calon Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
Bukankah tindakan ini sangat merusak tatanan dan budaya organisasi, seperti konsep kepemimpinan toksik yang dicetuskan oleh Marcia Lynn Whicker?
Yang lebih lucu lagi kantor PBNU disulap seolah institusi birokrasi. Bahkan pernah suatu ketika tamu yang masuk harus diseleksi ketat lewat password tertentu atau barcode. Ini perubahan tata nilai luar biasa. Karena di mana-mana kantor NU sejatinya adalah milik bersama atau rumah bersama.
Ya, itulah perbedaan mendasar antara kepemimpinan PBNU era Kiai Miftah-Gus Ipul Cs dengan kepemimpinan NU era Gus Dur dan Kiai Hasyim Muzadi. Pada era Gus Dur, jangankan kantor PBNU, Istana Negara pun berubah jadi rumah rakyat karena saking egaliternya. Siapapun boleh masuk. Termasuk para kiai kampung atau orang biasa dari kampung.
Ya, harus jujur. Memang jauh. Beda kelas. Baik secara intelektual, kealiman, wawasan, kompetensi kepemimpinan dan terutama secara moralitas atau akhlak.
Gus Dur dan Kiai Hasyim Muzadi memang tipikal pemimpin NU yang merakyat. Guyub, kharismatik, transformatif dan egaliter. Wallahua’lam bisshawab.
