Politisi Gerindra yang juga anggota Komisi V DPR, Mohammad Nizar Zahro usai diperiksa KPK, Senin (28/3). foto merdeka.com
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra, Mohammad Nizar Zahro memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dirinya diperiksa sebagai saksi dengan tersangka Budi Supriyanto (BSU) dalam kasus dugaan suap terkait proyek ijon infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Selain Nizar, KPK juga memeriksa Yoseph Umarhadi dari Fraksi PDIP dan Andi Taufan Tiro dari Fraksi PAN. Diketahui baru Nizar dan Andi Taufan yang sudah hadir di KPK. Kepada awak media Nizar mengaku dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik. Namun dia enggan membeberkan perihal apa saja yang ditanyakan oleh penyidik.
BACA JUGA:
- Diperiksa KPK Empat Jam Lebih, Cak Imin Bantah Aliran Uang ke Politikus PKB
- Cak Imin Diperiksa KPK dalam Kasus Suap PUPR, Hanif Dhakiri yang Dampingi Ngaku Tak Ngerti
- Kasus Korupsi PUPR, KPK Panggil Wakil Ketua Dewan Syuro PKB
- Gamblang, Surat Justice Collaborator Musa Zainuddin Sebut Sekjen, Bendum dan Ketum PKB
"Pertanyaan semua sudah saya jawab. Silakan tanya ke penyidik," kata Nizar usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Senin (28/3) dikutip dari merdeka.com.
Dia mengaku tidak memiliki hubungan akrab dengan Budi yang saat ini sudah menjadi tersangka, meski dia kenal dengan politikus Golkar tersebut. Saat ditanya soal kedekatannya dengan Damayanti Wisnu Putranti, anggota komisi V DPR Fraksi PDIP, dia mengaku mengenal Damayanti tapi tidak akrab.
"Saya hanya kenal dia (Budi Supriyanto) sebagai anggota komisi saja. Tidak dekat, karena saya masuk pertengahan tahun. (Kenal Damayanti) sebatas sesama anggota komisi saja," tuturnya.
Terkait kasus ini penyidik KPK memanggil tiga orang anggota DPR sebagai saksi dengan tersangka Budi Supriyanto. Ketiga orang tersebut adalah Moh Nizar Zahro, Andi Taufan Tiro, dan Yoseph Umar Hadi.
Ketiganya diperiksa lantaran sebelumnya pada Rabu (13/1) KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di berbeda tempat. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 6 orang. Namun KPK membebaskan 2 orang sopir karena tidak terbukti melakukan unsur pidana, kemudian sisanya resmi ditetapkan tersangka setelah melakukan pemeriksaan hampir 24 jam.
Keempat tersangka itu adalah Damayanti Wisnu Putranti anggota Komisi V DPR Fraksi PDIP, Julia Prasrtyarini atau Uwi dan Dessy A Edwin, dari pihak swasta yang menerima suap sedangkan Abdul Khoir selaku Dirut PT Windu Tunggal Utama (WTU) sebagai pemberi suap. Selain itu pula KPK mengamankan SGD 99.000 sebagai barang bukti.
Atas perbuatannya, Damayanti, Julia, dan Dessy disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
Sementara Abdul Khoir dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Namun dalam pengembangan kasus KPK juga menetapkan Budi Supriyanto (BSU) sebagai tersangka, Rabu (2/3), lantaran diduga menerima uang panas proyek jalan tersebut. Penetapan Budi sebagai tersangka dengan surat perintah penyidikan (Sprindik) tertanggal 29 Februari.
Sama halnya dengan Damayanti, Dessy dan Julia, Budi disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (mer/sta)
