Muhadjir Effendy
Sedangkan Ketua DPR Ade Komarudin meminta agar pelaksanaan ide ini diurungkan dahulu.
"Pelajaran itu tidak selalu tentang buku-buku dan kurikulum, tapi pelajaran alam itu juga penting, pelajaran kehidupan itu juga penting. Artinya bahwa kita memiliki pandangan masing-masing, cara mendidik anak yang baik masing-masing. Karena itu sebaiknya diurungkan pernyataan Mendikbud yang baru ini, tidak gegabah. Supaya tidak menjadi kontroversi ke mana-mana," kata Ade.
Ade menyarankan agar anak-anak juga bisa punya waktu lebih bersama orang tua mereka. Meski sebelumnya Mendikbud beralasan bahwa ada orang tua siswa yang keduanya bekerja hingga sore, sehingga lebih baik jika anaknya lebih lama di sekolah.
"Pasti penyeragaman itu akan menimbulkan pro dan kontra karena tentu para orang tua itu juga ingin agar mereka juga diberikan kesempatan untuk mendidik anak-anaknya secara langsung dan biasanya pendidikan dari orang tua juga banyak juga yang sangat bagus dibandingkan dengan pendidikan formal sekali pun. Tapi yang pasti kasih sayang dari orang tua itu penting tidak bisa kita serahkan kepada sekolah," ujar Ade.
Ade meminta agar setiap kebijakan yang diwacanakan untuk disesuaikan dengan kultur masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan polemik.
"Tapi sebaiknya menurut saya untuk menteri yang baru untuk tidak menyampaikan satu gagasan jika belum menjadi kebijakan dari kementerian," pungkas Ade.
Hingga kemarin, reaksi penolakan terus berdatangan terhadap gagasan Mendikbud tersebut.
Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI), Ramli Rahim meminta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendi tak asal melempar wacana ke publik. Khususnya terkait penerapan Full Day School yang ia wacanakan baru-baru ini.
"Seharusnya, sebelum melempar wacana bentuk dulu tim untuk melakukan kajian. Kalau memang sesuai baru diberi tahu ke publik jangan seperti ini," kata Ramli, Rabu (10/8).
Ia menilai, penerapan Full Day School hanya pada cocok diterapkan di lingkungan perkotaan. Tetapi tidak bisa di general-kan pada daerah pedesaan. Mengingat jarak tempuh ke sekolah yang harus dilalui serta sarana transportasi yang terbatas.
"Sekolah mapan tidak masalah yang infrastruktur memadai, kalau sekolah lain terutama di desa tentu tidak bisa," ujarnya. (rol/tic/mer/yah/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
