Achmad Malikan, Ketua DPC LVRI Kabupaten Jombang menunjukkan surat Mendagri, Kamis (18/8). foto: ROMZA/ BANGSAONLINE
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Para pejuang RI yang dikenal dengan sebutan veteran di Kabupaten Jombang ternyata tidak ada satu pun yang ikut pelaksanaan upacara peringatan hari Kemerdekaan RI Ke-71 di Alun-Alun setempat, Rabu (17/8) lalu. Langkah boikot yang dilakukan para veteran ini pertama kalinya dalam sejarah pelaksanaan upacara HUT RI di Kabupaten Jombang.
Tentu aksi boikot dengan tidak mengikuti upacara tersebut bukan tanpa alasan. Tindakan tersebut, ternyata puncak kekecewaan terhadap Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko.
BACA JUGA:
- Syukuri Nikmat Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Sehat Tentrem Bagikan Santunan ke Ratusan Tukang Becak
- Peringati HUT RI ke-76, Polisi Jombang Gelar Upacara Bendera di Traffic Light
- Sambut HUT Kemerdekaan RI, Polres Jombang Gelar Vaksinasi Kepada Disabilitas
- Hari Pahlawan, GPK Jombang Silaturahmi dengan Veteran
Kekecewaan tersebut tak terbendung karena Nyono dianggap tidak mempedulikan keberadaan dan perjuangan para veteran. Bentuk kepedulian tersebut, setidaknya dalam bentuk pengayoman kesejahteraan untuk para veteran.
"Ini bentuk kekecewaan para veteran. Memilih tidak hadir saat upacara HUT RI kemarin. Seharusnya para veteran mendapat bantuan tali asih setiap tanggal 17 Agustus seperti di kota lain. Ternyata di Jombang hanya dua orang yang akan disantuni. Akhirnya, kami tidak mau menerimanya," kata Mayor Kavaleri, Purnawirawan Achmad Malikan, Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Legiun Veteran RI (LVRI), Kabupaten Jombang, Rabu (18/8) sore saat ditemui Bangsaonline di rumahnya.
Pria berusia 64 tahun itu menyatakan, selain tidak memberi bantuan tali asih dalam bentuk uang kepada para veteran, bupati Nyono juga tidak pernah menerima permohonan bantuan sosial (bansos) kepada para veteran. Padahal, sesuai Surat Mendagri Nomor. 220/506/SJ TANGGAL 17 FEBRUARI 2016 dinyatakan bahwa LVRI kedudukannya sama dengan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) yang juga berhak mendapat bansos.
"Kami tidak pernah diberikan bansos. Padahal untuk kegiatan para veteran. Ini sudah terjadi sejak tahun 2014," kata warga Jl Bali Kavling Al-Maliku No 01, Dusun Nggeneng, Kelurahan Jombatan, Kecamatan Kota tersebut.
Di samping itu, Nyono juga dinilai banyak membohongi para veteran. Terutama janji-janji politiknya sebelum menjadi bupati. "Padahal para veteran kalau untuk urusan kebangsaan tidak perlu diragukan. Kamilah yang dulu memperjuangkan kemerdekaan. Tapi sekarang malah diabaikan. Lalu di mana penghormatan bupati terhadap para pejuang," kata pembela timor-timor yang pensiun tahun 2006 lalu tersebut.
Malikan pun menegaskan, dari 300 veteran yang masih hidup di kota santri tidak akan hadir kembali dalam upacara HUT kemerdekaan maupun peringatan hari pahlawan jika sikap bupati tetap tidak mempedulikan mantan pejuang.
"Lihat saja nanti, kami selalu solid. Veteran tidak akan hadir kalau bupati tidak menghormati dan mempedulikan kami," tukasnya.
Sementara itu, pihak Pemkab Jombang mengakui bahwa veteran Jombang tidak diberikan uang tali asih maupun bansos. Hal itu diakui karena terganjal regulasi. Meskipun sudah sempat disediakan dana Rp 7 juta untuk diberikan saat acara kenegaraan 17 Agustus lalu.
"Sebenarnya sudah kami persiapkan, tapi karena terbentur aturan dari pusat akhirnya tidak jadi dicairkan," dalih Kepala Bagian Kesra Setkab Jombang, M Bisri. (rom/rev)
