Para kades mengikuti Rakor Persiapan Pelaksanaan Prona Tahun 2017 di Pendopo Delta Wibawa, Senin (24/10). foto: mustain/bangsaonline
Meski jika tahun 2016, BPN Sidoarjo merealisasikan 2.000 bidang sesuai jatah pusat, kali ini mencapai 11.500 bidang tanah yang diantaranya sekitar 250-300 bidang tanah wakaf.
“Kami harap yang tidak tercover Prona dicover Proda agar semua tanah bersertifikat dan tak ada masalah sengketa tanah,” pinta Nandang Agus Taruna.
Sementara Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah mendukung rencana prona BPN tersebut. ”Nanti kita lihat bagaimana Proda bisa dijalankan mulai tahun depan dengan biaya dari APBD. Komitmen kita untuk semakin banyak bidang tanah yang tersertifikasi semakin baik,” tandas Abah Saiful, panggilan karib H Saiful Ilah.
Di sisi lain, Kades Rejeni, Krembung, Afandy Achmad yang desanya akan menerima Prona, mengaku panitia desa tidak bisa bekerja jika tanpa dana operasional. Kata dia, proses pelaksanaan Prona di desa butuh biaya dari pemohon. Diantaranya untuk proses pemberkasan dan kebutuhan lainnya.
Biaya itu terinci, biaya patok Rp 100.000, fotokopi dan lainnya Rp 100.000 serta biaya 13 materai yang dibutuhkan Rp 100.000 termasuk biaya konsumsi dan transportasi panitia desa. Pihaknya pun sepakat biaya di desa itu tak melebihi biaya Prona.
"Karenanya, kami akan bikin Perdes pengurusan ditanggung sepenuhnya pemohon. Ini bukan pungli, tapi namanya swadaya. Dan semua ini disampaikan terbuka ke pemohon," beber Afandy Achmad. (sta)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
