Dinyatakan Tak Bersalah, La Nyalla Divonis Bebas, KPK: Nggak Masuk Akal

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti, langsung sujud syukur usai mendengar vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (27/12).

La Nyalla dinyatakan tak terbukti bersalah dan dibebaskan dari hukuman oleh Majelis Hakim dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur dari Pemerintah Provinsi Jatim.

Baca Juga: Tembus 2 Juta Lebih, Suara Calon DPD La Nyalla Tak Terkejar

Mengenakan kemeja batik cokelat, La Nyalla beranjak dari tempat duduknya dan langsung sujud menghadap meja tim pengacaranya. Usai vonis, La Nyalla langsung keluar lewat pintu samping dengan pengawalan ketat.

Ekspresi kesenangan juga ditunjukkan pendukung La Nyalla yang hadir di ruang sidang. Mereka menerikan takbir mendengar vonis hakim. Para pendukung La Nyalla juga saling bersalaman dan saling berpelukan atas putusan hakim ini.

Dikutip dari RMOL.co, Majelis Hakim menilai dakwaan Jaksa tidak bisa dibuktikan secara hukum sehingga terdakwa harus dibebaskan. Namun putusan ini tidak bulat. Dua anggota Majelis Hakim menyatakan beda pendapat atau dissenting opinion, yakni hakim Sigit Herman dan Anwar.

Baca Juga: Calon DPD Bersaing Ketat, La Nyalla, Kusumaningsih, Lia, dan Agus Rahardjo Unggul Sementara

Atas putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan agar La Nyalla dikeluarkan dari tahanan. Hakim juga meminta agar Jaksa memulihkan harkat dan martabat La Nyalla.

Vonis ini sangat bertolak belakang dengan tuntutan Jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut La Nyalla dengan pidana penjara enam tahun penjara. Tak cuma itu eks Ketua PSSI itu juga dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.

Jaksa menilai, La Nyalla terbukti melakukan pidana korupsi Rp 1,1 miliar dari dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kadin Jawa Timur. Dia dianggap terbukti melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 KUHP.

Baca Juga: Ratusan Pemuda di Gresik Deklarasi LaNyalla Capres 2024

Selain itu, Jaksa juga menuntut pidana tambahan bagi La Nyalla berupa uang pengganti sebesar Rp 1,1 Miliar. Dengan ketentuan jika tidak dibayarkan dalam satu bulan terhitung putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda La Nyalla dirampas untuk negara. Jika tidak cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan.

Namun dalam amar putusan majelis hakim yang terdiri Sumpeno, Baslin Sinaga, Mas'ud, Sigit dan Anwar, La Nyalla dinyatakan tidak terbukti merugikan keuangan negara.

Sigit memaparkan, timbulnya kerugian negara tersebut sudah dipertanggungjawabkan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Kadin Jatim Diar Kusuma Putra dan Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kadin Jatim Nelson Sembiring. Keduanya dinilai terbukti bersalah dan masing-masing dihukum 1 tahun penjara 2 bulan dan 5 tahun 8 bulan.

Baca Juga: Relawan Malang Raya Deklarasikan Dukungan kepada La Nyalla Sebagai The Next President RI 2024

"Sehingga jelaslah terdakwa La Nyalla tidak pernah dilibatkan dalam perkara dana hibah tersebut, sehingga kerugian negara Rp 26,5 miliar tidak dapat lagi dimintakan pertanggungjawabkan kepada terdakwa La Nyalla karena sudah ditanggung oleh Diar dan Nelson," kata anggota majelis hakim Sigit saat membacakan putusannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (27/12), demikian dilansir Antara.

Sedangkan keuntungan Rp 1,1 miliar yang tercantum dalam tuntutan jaksa penuntut umum Kejati Jawa Timur dari hasil penjualan saham IPO Bank Jatim yang pembelian dananya disebut menggunakan dana hibah, hakim mengatakan uang pembelian saham itu sudah dikembalikan.

"Terkait uang Rp 1,1 miliar, majelis hakim mempertimbangkan, di persidangan telah diperiksa saksi dan ahli. Dari keterangan saksi Diar dan Nelson, menyatakan pinjaman adalah penggunaan dana hibah sudah dikembalikan pada 2012, tapi tidak dibuat kuitansi resmi karena hanya dengan catatan kecil. Saksi Diar menyatakan terdakwa diminta untuk melengkapi administrasi karena ada yang telah ketelingsut," kata anggota majelis hakim Mas'ud.

Baca Juga: Sejumlah Kepala Daerah Masuk Kepengurusan Demokrat Jatim, Ada Putra Khofifah dan Putra La Nyalla

Pengembalian dana pembelian sebesar Rp 5,3 miliar itu dilakukan secara bertahap sebanyak 5 kali, namun tidak tercatat dalam pembukuan dan tidak ada bukti. Kejadian itu berlangsung akibat buruknya sistem administrasi Kadin Jatim hingga menyebabkan kerugian terhadap negara.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang tidak menyangka majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis bebas mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti. Saut menilai putusan bebas itu tidak masuk akal.

"Karena enggak masuk akal saya kalau yang bersangkutan bebas," ucapnya seperti dilansir Tempo.

Baca Juga: Gubernur Khofifah Serahkan Hibah Tanah untuk Pembangunan Kantor DPD RI di Jatim

Saut pun menyayangkan putusan hakim tersebut. Ia menuturkan supervisi yang dilakukan KPK dengan kejaksaan membuktikan lembaga antirasuah yakin adanya tindak pidana korupsi dalam kasus ini.

"Tapi, kalau disebut tidak terbukti, itulah kualitas putusan kita, mata hati kita, persoalan kita," ucap Saut. "Kita harus tetap percaya kebenaran itu tidak pernah mendua, tapi harus diperjuangkan."

Kini KPK tengah mendiskusikan, apakah ada intervensi pada pertimbangan hakim dalam putusan perkara ini. "Ya, menarik untuk didiskusikan," kata Saut.

Baca Juga: Investasi UMKM Jatim Capai Rp430 Triliun, LaNyalla Berharap Bisa Buka Lapangan Kerja

Meski demikian, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyatakan lembaganya belum memutuskan untuk mengambil langkah terkait dengan kasus ini. Ia mengaku akan menunggu keputusan jaksa yang tengah mempertimbangkan untuk banding. "Kejaksaan masih bisa melakukan upaya hukum," ujarnya. (rmol.co/liputan6.com/tempo.co)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News