Kadishub Kota Malang Kusnadi, bersama Kasat intelkam Polres Malang Kota AKP. Triyono, Plt. Kasatpol PP Kota Malang Dicky Hariyanto, serta aparat Kepolisian lainnya, saat menuju kantor Go-Jek di kawasan ruko Jl. LA.Sucipto Malang, Senin (20/02).
Sementara Kepala Dishub Kota Malang, Kusnadi yang juga ikut dalam penutupan tersebut mengatakan bahwa pihaknya hanya mendampingi saja. "Karena penertiban dan penutupan kantor angkutan online merupakan kewenangan dari Satpol PP. Dan ini (penutupan) sifatnya semenatara, seraya meredam gejolak di lapangan, agar kondusif," singkat Kusnadi.
Hal senada diungkapkan Plt Kasatpol PP Kota Malang, Dicky Hariyanto. "Yang kita lakukan merupakan sesuai kewenangan kita terkait kegiatan yang menunjang operasianal Go-Jek, yaitu terkait izin reklame usaha tersebut. Dan penutupan sifatnya sementara, untuk meredam unjuk rasa berkelanjutan, sekaligus menunggu aturan yang jelas terkait aplikasi tersebut," kata Dicky.
Terpisah, salah satu pengurus mikrolet jalur AL, yakni Muhammad Mukid, mengaku kami sangat mendukung upaya Pemkot Malang yang menutup kantor jasa angkutan online tersebut.
"Di beberapa kota seperti Solo, Makasar, Batu dan lainnya bisa berlangsung melakukan penertiban dan penutupan, di Kota Malang pun, kenapa tidak bisa, dan pastinya bisa. Terbukti, kami kemarin melakukan penutupan kantor Go-Jek, dan selanjutnya angkutan online lainnya," tegas Mukid.
Sementara Manajer Uber Malang, Dian Savitri, menanggapi santai adanya upaya penutupan kantor Go-Jek. Ia menyampaikan bahwa Uber selama ini beroperasi secara legal, sehingga tidak akan ditutup.
"Yakni dengan memperhatikan Permenhub no 32 tahun 2016, di mana Uber telah bekerjasama dengan sebuah koperasi yang ada di Jawa Timur bernama "Wiratama Mandiri Sejahtera" yang memiliki surat izin penyelenggaraan transportasi dan berkantor resmi di Jawa Timur dan Malang," jelas Dian saat dikonfirmasi via ponselnya, Selasa (21/02). (iwa/thu/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
