BLH Gresik Tak Kunjung Dapat Lahan Pengganti TPA Ngipik, Berdalih Warga Tak Mengizinkan

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Tugas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Gresik untuk mewujudkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah baru di Desa Banyutengah, Kecamatam Panceng, tampaknya tidak akan bisa terealisasi dalam waktu dekat. Buktinya, BLH selalu gagal mendapatkan lahan untuk TPA tersebut meski alokasi anggaran sudah ada.

Sumarno, Kepala BLH berdalih bahwa pihaknya sulit mendapatkan lahan di Desa Banyutengah karena warga setempat tak mengizinkan. "Kami kesulitan mendapatkan lahan di Banyutengah untuk TPA karena tak diizinkan warga di sana," ujar Sumarno kepada BANGSAONLINE.com, kemarin.

Menurut Sumarno, warga tidak mengizinkan lahan milik negara tersebut dibangun TPA karena lahan tersebut tempat mata pencaharian warga setiap hari. "Lahan tersebut selama ini kan digunakan areal penambangan tradisional warga. Makanya mereka tak mengizinkan dibuat TPA," sambungnya.

Sumarno mengakui rencana pembangunan TPA di Desa Banyutengah sudah ada sejak tahun 2016. Saat itu Pemkab melalui Bagian Pemerintahan sudah mengalokasikan anggaran Rp 10 miliar untuk pengadaan tanah pengganti TPA Ngipik.

"Untuk TPA di Desa Banyutengah direncanakan menggunakan lahan TN (tanah negara) dengan luas 20 hektar. Sedangkan untuk lahan di Kecamatan Kedamean luasnya puluhan hektar. Kerena warga tak mengizinkan, akhirnya kami batalkan. Anggaran Rp 10 miliar yang tak terserap tersebut akhirnya menjadi SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran)," paparnya.

"Pemkab Gresik menaruh harapan besar akan terwujudnya TPA di Desa Banyutengah. Sebab, selain untuk menggantikan TPA di Ngipik yang kondisinya sudah overload, TPA baru itu nantinya akan menggunakan konsep pusat pendidikan sanitasi dan LH (lingkungan hidup). Di lahan tersebut akan dibangun  sarana outbond dan wahana keanekaragaman hayati untuk pembuatan kompos dan biogas serta kegiatan berkonsep mendidik lain," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News